KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pentingnya kolaborasi sosial untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan itu disampaikan dalam Rapat Program Kerja Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Rabu, 13 Mei 2026.
Wakil Gubernur Lampung sekaligus Ketua Umum LKKS, Jihan Nurlela, membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor dapat mempercepat penyelesaian persoalan sosial di daerah.
Dari Rapat ke Aksi Sosial di Lapangan
Forum tersebut tidak hanya membahas program kerja rutin. Pemerintah kemudian mendorong LKKS agar memperkuat peran sebagai penggerak aksi sosial di lapangan.
Berikutnya, Jihan meminta LKKS lebih dekat dengan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan bantuan cepat. Selain itu, ia menyoroti 228 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di 15 kabupaten/kota sebagai potensi besar yang perlu LKKS kelola secara lebih terkoordinasi.
“LKKS harus menjadi penghubung utama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Fokus pada Dampak Sosial
Pemerintah Provinsi Lampung terus mengarahkan pembangunan agar tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga menjadikan dampak sosial sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Selanjutnya, pemerintah menjalankan berbagai program strategis seperti penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi lokal, dan pelatihan vokasi. Program tersebut meningkatkan keterampilan serta kemandirian masyarakat.
Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Kolaborasi Hadapi Tantangan Sosial
Dalam kesempatan itu, Jihan meminta LKKS memperkuat inovasi dalam program kesejahteraan sosial. Ia juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap perubahan sosial yang terus terjadi.
Sementara itu, tantangan sosial saat ini menuntut kerja sama yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, relawan sosial, dan komunitas masyarakat. Karena itu, LKKS perlu memperkuat sinergi lintas sektor secara konsisten dan terukur.
“Keberhasilan pembangunan sosial tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara,” tegasnya.
Menuju Ekosistem Sosial yang Terintegrasi
Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong terbentuknya ekosistem kesejahteraan sosial yang lebih terintegrasi. Pemerintah mengarahkan setiap program agar saling terhubung dan saling memperkuat satu sama lain.
Akhirnya, LKKS diharapkan menjadi motor utama penggerak solidaritas sosial di Lampung. Dari Gedung Pusiban, pemerintah menegaskan arah baru pembangunan sosial yang lebih kolaboratif, terukur, dan berdampak.***
