KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung membuka penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran tenaga ahli dalam APBD 2026. Selain itu, pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi mempercepat layanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung menegaskan bahwa anggaran tenaga ahli tidak hanya berfokus pada satu pos kegiatan. Sebaliknya, pemerintah mengarahkan penggunaannya untuk mendukung kebutuhan lintas sektor di perangkat daerah.
BPKAD Lampung Jelaskan Fungsi Anggaran Tenaga Ahli Rp16,5 Miliar
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, menjelaskan bahwa pemerintah mengelola anggaran tenaga ahli secara luas dan terintegrasi.
Lebih lanjut, ia menyebut total anggaran sekitar Rp16,5 miliar mencakup berbagai kebutuhan teknis di OPD, bukan hanya Tenaga Pendamping Gubernur.
“Anggaran ini mendukung banyak kebutuhan teknis di perangkat daerah, bukan hanya satu program,” ujar Mirza.
Tenaga Ahli Dukung Percepatan Layanan dan Program Teknis
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan tenaga ahli untuk memperkuat layanan publik di berbagai sektor. Misalnya, OPD menggunakan tenaga profesional untuk mendukung pekerjaan teknis, kesehatan, konsultan individu, hingga infrastruktur.
Dengan demikian, tenaga ahli membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Tenaga Pendamping Perkuat Koordinasi Pemerintahan
Sementara itu, pemerintah mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping Gubernur sebagai penggerak koordinasi lintas sektor. Dengan adanya peran ini, tenaga pendamping membantu mempercepat sinkronisasi program prioritas di berbagai bidang pembangunan.
Di samping itu, pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan lapangan secara lebih cepat dan terarah.
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen Transparansi APBD
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan seluruh proses penganggaran sesuai aturan yang berlaku. Bahkan, pemerintah memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Oleh karena itu, Pemprov Lampung menekankan prinsip transparansi agar masyarakat dapat memahami arah penggunaan dana publik secara jelas.
Fokus Pemerintah: Layanan Publik Lebih Efisien dan Berdampak
Pada akhirnya, Pemprov Lampung terus mengarahkan kebijakan anggaran untuk menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah memperkuat efektivitas program pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh sektor.
Singkatnya, langkah ini mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata.***
