Menko Polkam Dudung Tegaskan Keamanan Papua Harus Kedepankan Pendekatan Kemanusiaan

KRAKATOA.ID, SORONG – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menjaga keamanan Papua. Menurutnya, aparat tidak cukup hanya mengandalkan penindakan tegas.

Dudung menyampaikan pesan itu saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan tersebut membahas stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.

“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.

Ia menilai komunikasi persuasif dan kepedulian terhadap masyarakat memegang peran penting dalam memulihkan keamanan. Pendekatan tersebut juga diharapkan membuka jalan bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dudung Tegaskan Keamanan Papua Harus Sejalan dengan Kesejahteraan

Dudung menjelaskan bahwa kunjungannya ke Papua juga bertujuan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai harapan pemerintah.

Ia mengapresiasi kerja sama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait. Menurutnya, sinergi tersebut membantu menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.

“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegas Dudung.

Ia menilai situasi yang aman memberi ruang bagi pemerintah untuk memperluas pelayanan publik. Kondisi tersebut juga membantu masyarakat mengakses berbagai program pembangunan.

Karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan upaya keamanan dengan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan secara merata, termasuk di wilayah yang menghadapi gangguan keamanan.

Kapolda Papua Barat Daya Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas

Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi menegaskan bahwa kepolisian tidak bisa menjaga keamanan sendirian. Ia mendorong pemerintah daerah, TNI, BIN, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi.

BACA JUGA :  Pedagang Keluhkan Infrastruktur Pasar, Gubernur Lampung Serap Aspirasi di Pasar Gading Rejo

Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Binda Papua Barat Daya, jajaran Kodam XVIII/Kasuari, serta unsur TNI lainnya. Para tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.

Ia meminta seluruh pihak menyelaraskan program dan langkah penanganan keamanan. Koordinasi yang baik dapat mencegah tumpang tindih kegiatan sekaligus mendukung percepatan pembangunan.

“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.

Hengki kembali mengingatkan pentingnya kerja bersama dalam menjalankan program keamanan.

“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujarnya.

Hengki Tekankan Profesionalisme dan Kepentingan Masyarakat

Hengki juga meminta seluruh personel Polri menjaga profesionalisme saat menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa aparat harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik.

“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.

Menurut Hengki, Polri harus terus hadir di tengah masyarakat. Kehadiran tersebut penting untuk menjaga keamanan dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif.

“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” ujar Hengki.

Polda Papua Barat Daya Kedepankan Pendekatan Persuasif

Dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia juga menjelaskan perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah penanganannya.

Polda Papua Barat Daya mengedepankan soft approach atau pendekatan persuasif. Pendekatan ini mengutamakan komunikasi dan upaya membangun hubungan dengan masyarakat.

BACA JUGA :  Penderita Obesitas di Indonesia Meningkat Tajam Dalam 4 Dekade Terakhir

Selain itu, kepolisian menerapkan humanity approach atau pendekatan kemanusiaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan keamanan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Rapat itu juga menghadirkan paparan dari Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya. Komandan Korem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Slamet Riadi turut menjelaskan kondisi keamanan sesuai bidang tugasnya.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengikuti koordinasi tersebut bersama jajaran TNI-Polri, BIN, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Danrem dan Kabinda Paparkan Kondisi Keamanan Sorong

Dudung juga menerima penjelasan langsung mengenai situasi keamanan Papua Barat Daya dari Danrem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Slamet Riadi dan Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya.

Berdasarkan keterangan dalam bahan pemberitaan, kondisi keamanan Papua Barat Daya saat ini dilaporkan kondusif.

Paparan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dan aparat dalam menjaga stabilitas wilayah. Seluruh unsur terkait juga membahas langkah untuk mendukung pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Melalui kerja sama lintas sektor, pemerintah berharap upaya menjaga keamanan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesan Dudung menegaskan bahwa pemulihan keamanan Papua membutuhkan lebih dari sekadar penindakan. Komunikasi, kepedulian, dan kolaborasi harus berjalan bersama agar masyarakat merasakan manfaat kehadiran negara.

Pemerintah dan aparat kini menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat diharapkan membuka jalan menuju Papua yang lebih aman dan sejahtera.