KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan melantik dua pejabat tinggi pratama melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi. Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang terus digalakkan di lingkungan Pemprov.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, melantik Ganjar Jationo sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), serta Achmad Saefullah sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (26/6/2025), berdasarkan SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/3146/VII.4/2025.
Dalam sambutannya, Marindo menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan hasil dari proses uji kompetensi yang ketat, dengan rekomendasi dari BKN dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Transformasi birokrasi harus terus dijalankan secara konsisten. Pengisian jabatan harus melalui proses yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada merit system,” ujar Marindo.
Ia menyampaikan pesan dari Gubernur agar seluruh pejabat terus meningkatkan kinerja dan dedikasi untuk memenuhi harapan masyarakat yang semakin kompleks.
“Jadilah pemimpin yang adaptif, kreatif, dan mampu merespons tantangan zaman dengan solusi yang cerdas. Jabatan bukan hanya kewenangan, tapi juga tanggung jawab besar kepada publik,” tambahnya.
Pelantikan ini juga mencerminkan pola rotasi strategis dalam tubuh birokrasi Lampung. Ganjar Jationo yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur kini memimpin sektor strategis di bidang komunikasi dan statistik, sedangkan Achmad Saefullah berpindah tugas ke posisi strategis dalam pengambilan kebijakan lintas sektor.
Marindo menutup sambutannya dengan menegaskan pentingnya birokrasi yang bersih dan melayani, serta memaksimalkan setiap kebijakan dan anggaran agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari konsolidasi sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Lampung untuk menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien.***
