KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan masalah-masalah mendasar di daerah. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (2/7/2025), yang membahas jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 serta dua Raperda prakarsa pemerintah.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang mewakili Gubernur dalam rapat tersebut menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, pelaku usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan keterlibatan seluruh elemen, kita bisa menjawab tantangan pembangunan secara lebih strategis dan menyeluruh,” tegas Jihan.
Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah menggodok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang menitikberatkan pada pendekatan holistik untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong investasi melalui Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Pemerintah menyambut baik pandangan fraksi-fraksi DPRD yang mendukung langkah ini dengan catatan perlindungan terhadap UMKM dan usaha lokal harus menjadi prioritas.
“Kemudahan investasi tidak boleh mengorbankan pelaku usaha kecil. Kita ingin investasi yang memberi dampak positif secara merata,” ujarnya.
Dalam konteks pendanaan, Pemerintah Provinsi juga mulai membuka opsi pembiayaan non-APBD seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, hingga skema pendanaan hijau (green finance).
Penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi sorotan. RPJMD mendatang akan mengintegrasikan pengawasan berbasis transparansi dengan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pelaksanaan program bisa diukur secara konkret dan akuntabel.
Tak hanya itu, persoalan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga infrastruktur jalan penghubung kawasan produktif juga mendapat perhatian serius. Pemerintah menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tak sekadar soal pendapatan, melainkan ketersediaan layanan dasar yang merata dan berkelanjutan.
Terhadap pandangan fraksi tentang pentingnya pembangunan Kota Baru, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kesiapan untuk membuka ruang diskusi lebih luas agar pengembangan kawasan tersebut bisa diarahkan sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan urbanisasi dan pertumbuhan wilayah.
“Kota Baru adalah bagian dari mimpi besar pembangunan Lampung. Kami ingin ini tetap jadi prioritas dengan konsep dan arah pembangunan yang lebih matang,” kata Jihan.
Pemerintah berharap, semangat kolektif antara DPRD dan pemerintah provinsi terus terjaga dalam setiap kebijakan pembangunan, dengan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.***
