Pemprov Lampung Percepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Lewat Konsolidasi Data Terpadu

KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memfokuskan langkah pada konsolidasi data yang strategis dan menyeluruh.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Presentasi Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Senin (14/07/2025).

PMO ini berperan sebagai pusat kendali penyediaan data dan informasi terintegrasi, yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Lampung. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah penduduk miskin ekstrem, pemetaan wilayah kantong-kantong kemiskinan, analisis faktor penyebab kemiskinan, hingga data penerima manfaat program bantuan.

“Data yang terkumpul akan diolah secara cermat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah Provinsi akan menyasar secara spesifik siapa saja masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem dan dari wilayah mana mereka berasal, memastikan bantuan tepat sasaran dan berdaya guna,” tegas Marindo Kurniawan.

Dalam rapat tersebut, Mahir Bayasut dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung yang berafiliasi dengan Bappeda juga menyampaikan pentingnya konsolidasi seluruh sumber bantuan, baik dari pemerintah, individu, maupun lembaga lainnya.

“Kami ingin menarik seluruh data bantuan dan mendata seluruh dinas penyalur. Dengan demikian, setiap bantuan bisa difilter dan disalurkan ke lokasi yang benar-benar membutuhkan,” jelas Mahir.

Ia juga menambahkan bahwa sistem bantuan akan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melakukan ‘layering’ berdasarkan kebutuhan individu dan kondisi lingkungan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan sistem bantuan yang lebih terintegrasi dan efektif.

Langkah strategis ini diyakini membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas kebijakan, efisiensi alokasi anggaran, serta memperkuat koordinasi antarlembaga. Selain itu, konsolidasi data juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

BACA JUGA :  Pemprov Lampung Pantau Harga Kebutuhan Pokok, IPH Naik 0,37 Persen pada Pekan Kedua Maret 2026

Dengan landasan data yang kuat dan terverifikasi, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Lampung.***