KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Kiprah perempuan Lampung di ruang publik terus mendapat perhatian. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai keberadaan 37 kader Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi anggota DPRD menunjukkan kuatnya proses kaderisasi perempuan di daerah.
Gubernur Mirza menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pengurus Wilayah Fatayat NU Lampung Masa Khidmah 2026–2031 di Ballroom Radisson Hotel Bandar Lampung, Minggu (13/9/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema Strengthening Women’s Leadership for Sustainable Community Empowerment. Tema ini menyoroti pentingnya kepemimpinan perempuan dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan.
Menurut Mirza, capaian kader Fatayat tidak berhenti pada keberhasilan individu. Kiprah mereka juga menunjukkan bahwa organisasi perempuan dapat mencetak sumber daya manusia yang mendapat kepercayaan masyarakat.
37 Kader Fatayat NU Isi Ruang Politik Lampung
Gubernur Mirza menyebut sejumlah kader Fatayat telah menempati berbagai posisi strategis. Mereka pernah menjadi wakil gubernur, bupati, wakil bupati, hingga anggota DPRD.
Dari sejumlah posisi tersebut, terdapat 37 kader perempuan yang kini menjadi anggota DPRD. Bagi Mirza, angka itu menunjukkan proses kaderisasi Fatayat telah menghasilkan kader yang mampu bersaing dan mendapat kepercayaan publik.
“Di Fatayat sudah teruji kualitas kadernya. Tadi kita melahirkan pemimpin-pemimpin,” ujar Mirza.
Capaian tersebut sekaligus membuka peluang lebih besar bagi perempuan Lampung untuk mengambil peran dalam pengambilan kebijakan. Kehadiran perempuan di ruang politik dapat membawa perspektif yang lebih dekat dengan persoalan keluarga dan masyarakat.
Namun, Mirza meminta Fatayat tidak berhenti pada capaian politik. Organisasi tersebut perlu membawa semangat kaderisasi ke berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Gubernur Mirza Minta Kader Fatayat Turun ke Desa
Menurut Gubernur, kekuatan organisasi tidak hanya terletak pada tokoh yang menduduki jabatan publik. Dampak kaderisasi justru akan semakin besar ketika kader mampu menggerakkan masyarakat di tingkat bawah.
Karena itu, Mirza mendorong Fatayat memperluas pemberdayaan hingga tingkat desa. Para kader dapat menjadi penghubung bagi perempuan yang membutuhkan pendidikan, pendampingan, maupun akses ekonomi.
“Saya berharap Fatayat membentuk kader-kadernya karena kader yang kuat ini akan memengaruhi masyarakat. Bukan hanya satu tokoh, dua tokoh, tapi dari rumah-rumah yang kuat,” kata Mirza.
Dengan pendekatan tersebut, kaderisasi perempuan tidak hanya menghasilkan pemimpin formal. Fatayat juga dapat mencetak penggerak masyarakat di tingkat keluarga dan komunitas.
Perempuan Jadi Kekuatan Ekonomi Lampung
Gubernur Mirza juga mengingatkan besarnya jumlah perempuan di Lampung. Lebih dari separuh penduduk Lampung merupakan perempuan.
Kondisi itu membuka potensi ekonomi yang besar. Ketika perempuan memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, dan kewirausahaan, produktivitas daerah juga dapat meningkat.
Karena itu, pemerintah mendorong Fatayat memperkuat program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. UMKM menjadi salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan kader perempuan untuk meningkatkan kemandirian.
Selain itu, perempuan dapat mengambil peran dalam pengolahan komoditas lokal. Lampung memiliki banyak hasil pertanian yang berpotensi menghasilkan nilai tambah melalui hilirisasi.
Fatayat Bisa Ikut Dorong Hilirisasi Komoditas Lampung
Gubernur Mirza mengatakan pemerintah ingin meningkatkan hilirisasi berbagai komoditas Lampung. Menurutnya, saat ini baru sekitar 40 persen komoditas pertanian Lampung yang menjalani proses hilirisasi di daerah.
“Kita ingin menghilirisasi semua komoditas yang ada di Provinsi Lampung. Kita ada banyak sekali komoditas pertanian, tapi baru 40 persen yang dihilirisasi,” kata Mirza.
Peluang tersebut dapat melibatkan UMKM perempuan. Pelaku usaha dapat mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah sebelum memasarkannya ke konsumen.
Jika ekosistem tersebut berkembang, perempuan tidak hanya menjadi konsumen. Mereka dapat masuk sebagai produsen, pengolah, pengusaha, hingga bagian dari rantai pemasaran.
Bonus Demografi Jadi Tantangan Baru
Selain ekonomi, Gubernur Mirza menyoroti bonus demografi Lampung. Sekitar 70 persen penduduk Lampung berada pada usia angkatan kerja, yakni 15 hingga 65 tahun.
Jumlah tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan. Pemerintah harus memastikan penduduk usia produktif memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Perempuan menjadi bagian penting dalam agenda tersebut. Peningkatan kualitas perempuan dapat memperkuat ekonomi keluarga sekaligus membentuk generasi berikutnya.
“Yang umur 20 sampai umur 30, ini akan mengalami masa Indonesia Emas. Target Indonesia Emas ada di Fatayat. Yang umur 30 sampai 45, dia akan mendidik anak-anak yang menjadi penerus bangsa,” ujar Mirza.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki dampak lintas generasi. Investasi terhadap perempuan hari ini dapat menentukan kualitas generasi pada masa depan.
Kepemimpinan Perempuan Tak Cukup di Ruang Politik
Mirza juga mengingatkan agar kepemimpinan perempuan tidak hanya diukur dari jabatan politik. Perempuan perlu memiliki kemampuan untuk menggerakkan keluarga dan komunitas.
Karena itu, Fatayat perlu memperkuat kader yang mampu menjadi panutan di lingkungan masing-masing. Kader di kecamatan dan desa dapat menjadi tempat perempuan lain belajar dan memperoleh pendampingan.
Peran tersebut semakin penting di tengah perubahan sosial yang cepat. Perkembangan media sosial, teknologi, dan gaya hidup membawa tantangan baru bagi keluarga.
Menurut Mirza, organisasi kemasyarakatan seperti NU dan badan otonomnya dapat menjadi benteng sosial. Organisasi juga dapat membantu masyarakat mempertahankan nilai dan karakter tanpa menolak perubahan.
Fatayat Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Sementara itu, Plt Ketua PP Fatayat NU Dewi Winarti mengatakan kepengurusan baru memiliki tantangan untuk meningkatkan kaderisasi dan pelayanan organisasi selama masa khidmah 2026–2031.
Dewi berharap jajaran pengurus dapat menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ekonomi menjadi bagian dari agenda tersebut.
Dengan jaringan organisasi hingga berbagai daerah, Fatayat memiliki peluang memperluas pelayanan. Kader dapat bergerak langsung mendampingi masyarakat sekaligus membangun jejaring dengan pemerintah dan lembaga lainnya.
Ketua PWNU Lampung Puji Rahardjo mengatakan pelantikan tersebut menunjukkan regenerasi NU di Lampung berjalan dengan baik. Ia berharap Fatayat terus memperkuat sinergi dengan badan otonom NU lainnya.
Dari Kaderisasi Menuju Pemberdayaan
Pelantikan pengurus baru Fatayat NU Lampung menjadi momentum untuk memperluas makna kaderisasi. Keberhasilan mencetak kader yang duduk di DPRD perlu diikuti dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, pemberdayaan perempuan di tingkat desa menjadi agenda yang tidak kalah penting. Kader dapat membawa pengetahuan, pengalaman, dan jaringan yang mereka miliki untuk membantu perempuan lain berkembang.
Gubernur Mirza berharap Fatayat mampu menjadi role model bagi perempuan Lampung. Ia ingin kader organisasi tersebut tampil sebagai pemimpin sekaligus penggerak ekonomi dan sosial.
Pada akhirnya, 37 kader yang telah masuk DPRD menjadi salah satu bukti perjalanan kaderisasi perempuan Lampung. Tantangan berikutnya ialah memastikan keberhasilan tersebut meluas dari ruang politik ke ruang keluarga, ekonomi, pendidikan, dan masyarakat.
Dengan kader yang kuat, jaringan yang luas, serta program pemberdayaan yang menyentuh desa, perempuan Lampung memiliki peluang semakin besar untuk menjadi penggerak pembangunan daerah.***
