KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah melalui sinergi pembentukan regulasi strategis. Hal ini tampak dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I yang digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (01/07/2025), dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Agenda paripurna kali ini mencakup Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.
Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasinya atas masukan fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan iklim investasi yang kompetitif.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui insentif dan kemudahan perizinan, serta merancang perencanaan pembangunan jangka menengah yang responsif terhadap tantangan dan peluang ke depan,” ujar Jihan.
Sementara itu, dalam sidang sebelumnya pada Senin (30/06/2025), Pemprov Lampung telah menyampaikan secara resmi ketiga Raperda tersebut. Selain itu, disampaikan pula Penjelasan Pembentukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh BAPEMPERDA melalui juru bicaranya, Budhi Condrowati. Perubahan PROPEMPERDA tersebut mendapat persetujuan penuh dari seluruh anggota DPRD.
Rapat paripurna hari ini dijeda dan akan dilanjutkan pada Rabu (02/07/2025) dengan agenda penyampaian Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD.
Langkah ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa regulasi yang dilahirkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.***
