Lampung mencatat deflasi 0,88% April 2026. Pemprov perkuat pangan dan dorong Program 3 Juta Rumah untuk stabilitas ekonomi.
Lampung Tunjukkan Sinyal Ekonomi Lebih Stabil
KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Provinsi Lampung mencatat deflasi 0,88 persen pada April 2026. Capaian ini memberi sinyal stabilnya harga kebutuhan pokok.
Data SP2KP menunjukkan penurunan harga pada daging sapi, cabai rawit, dan ayam ras. Kondisi ini membantu menahan laju inflasi daerah.
Pemerintah Perkuat Kendali Harga di Lapangan
Pemprov Lampung langsung memperkuat pengendalian harga di pasar. Pemerintah memantau harga harian di seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov menggelar rapat koordinasi inflasi secara virtual. Rapat ini terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Bani Ispriyanto, menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah. Ia menyebut koordinasi menjadi kunci menjaga stabilitas harga.
Tekanan Harga Masih Terjadi di Beberapa Daerah
Namun, beberapa daerah masih mencatat kenaikan harga. Kondisi ini membuat pemerintah tetap waspada.
Tanggamus mencatat IPH naik 2,33 persen. Pesawaran naik 1,24 persen.
Selain itu, Lampung Utara menghadapi kenaikan harga beras medium. Harga sedikit di atas HET.
Strategi Pangan Digenjot untuk Tekan Inflasi
Pemprov Lampung memperkuat strategi pangan sebagai langkah utama. Pemerintah memperluas produksi dan distribusi bahan pokok.
Selain itu, pemerintah mengembangkan 300 hektare kawasan cabai. Langkah ini menekan defisit cabai di daerah.
Defisit cabai rawit mencapai 3.427 ton. Sementara itu, cabai besar mencapai 1.300 ton.
Distribusi Pangan Jadi Penopang Stabilitas
Perum Bulog memperkuat distribusi pangan di Lampung.
Bulog menyalurkan 1.742 ton beras SPHP ke masyarakat. Selain itu, distribusi Minyakita mencapai 2,7 juta liter.
Pemerintah memastikan pasokan tetap aman di pasar rakyat.
Program Rumah Jadi Penopang Kesejahteraan
Selain pangan, Pemprov Lampung mendorong Program 3 Juta Rumah. Program ini menjadi bagian strategi kesejahteraan masyarakat.
Lampung mengusulkan 22.189 unit rumah baru. Selain itu, pemerintah mengusulkan 10.434 unit peningkatan kualitas rumah.
Usulan masuk melalui aplikasi SIBARU dan menyasar rumah tidak layak huni.
Arah Kebijakan: Stabilitas dan Kesejahteraan
Pemprov Lampung mendorong kabupaten/kota memasukkan program perumahan dalam APBD 2026–2027.
Dengan langkah ini, pemerintah memperkuat stabilitas harga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pada akhirnya, Lampung menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.***
