KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Repong damar di Kabupaten Pesisir Barat menyimpan peluang ekonomi baru. Pemerintah Provinsi Lampung kini membidik kawasan tersebut dalam pengembangan ekonomi karbon.
Dalam pembahasan Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Lampung, repong damar menjadi salah satu potensi yang mendapat perhatian.
Luas kawasan repong damar yang dibahas mencapai sekitar 15.000 hektare. Pohon damar di kawasan tersebut juga telah tumbuh selama puluhan tahun.
Kondisi itu membuat repong damar memiliki potensi untuk masuk dalam pemetaan karbon Lampung. Pemerintah ingin menghitung potensi karbonnya sebelum mengembangkan skema ekonomi lebih lanjut.
Repong Damar Tak Sekadar Hasil Hutan
Pengembangan ekonomi karbon membuat fungsi repong damar semakin luas. Kawasan tersebut tidak hanya menghasilkan komoditas.
Pemerintah juga melihat potensi jasa lingkungan dari ekosistem repong damar. Nilai karbon menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung meminta Tim Koordinasi Inisiatif Karbon bekerja secara nyata. Pemerintah tidak ingin tim hanya menghasilkan dokumen atau keputusan administratif.
“Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” kata Sekda dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung.
Pemerintah kemudian mendorong tim segera melakukan pemetaan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menghitung potensi karbon di setiap wilayah.
15.000 Hektare Repong Damar Perlu Dihitung
Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal, mengatakan Lampung memiliki potensi karbon yang tersebar di berbagai ekosistem.
“Jadi kita akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan,” ujar Anshori.
Tim kini memperluas cakupan dari kawasan hutan menuju kawasan di luar hutan. Pesisir, mangrove, agroforestri, hingga limbah pertanian ikut masuk dalam pemetaan.
Dalam konteks tersebut, repong damar menjadi salah satu potensi penting. Tim perlu mengetahui berapa besar karbon yang tersimpan di dalam kawasan tersebut.
Pemerintah kemudian dapat melakukan registrasi sesuai regulasi. Langkah tersebut membuka peluang bagi pengelolaan karbon yang memiliki nilai ekonomi.
Pesisir Barat Masuk Peta Ekonomi Karbon Lampung
Pemprov Lampung menyiapkan lima koridor untuk memetakan potensi karbon.
Wilayah Lampung bagian barat memiliki sejumlah potensi. Damar, kopi, agroforestri, hutan, dan daerah aliran sungai menjadi bagian dari pemetaan.
Sementara itu, Pesawaran memiliki potensi berbeda. Mangrove, silvofishery, kepiting bakau, dan wisata berbasis karbon menjadi beberapa peluang.
Pesisir timur juga memiliki potensi blue carbon. Pemerintah melihat peluang pengembangan mangrove dan silvofishery di kawasan tersebut.
Pemetaan lima koridor akan membantu pemerintah menyusun basis data karbon Lampung. Data tersebut juga dapat memperjelas peluang kerja sama investasi.
Masyarakat Harus Ikut Menikmati Manfaat
Pemprov Lampung tidak ingin masyarakat hanya menjadi pelaksana konservasi. Pemerintah ingin masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan karbon.
Karena itu, pemerintah mendorong pembentukan kelompok masyarakat dengan legalitas yang jelas. Kelembagaan tersebut dapat memperkuat posisi masyarakat dalam kerja sama pengelolaan karbon.
Konsep itu juga sejalan dengan gagasan “repong karbon ekonomi”. Gagasan tersebut mengadopsi kearifan lokal Lampung dalam mengelola ekosistem.
Pengelolaan mangrove, misalnya, tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Masyarakat juga dapat mengembangkan kepiting bakau dan pariwisata.
Konsep serupa dapat membuka ruang bagi masyarakat di kawasan repong. Mereka dapat menjaga ekosistem sekaligus mengembangkan sumber ekonomi.
Pemprov Lampung Siapkan Database Karbon
Sekda meminta Tim Inisiatif Karbon membangun database khusus. Database tersebut akan mencatat lokasi dan potensi karbon di lima koridor.
Pemerintah membutuhkan data tersebut untuk menghitung potensi karbon. Data juga akan mendukung proses registrasi dan pengembangan kerja sama.
Pemprov Lampung membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, lembaga nonpemerintah, dan swasta.
Pemerintah juga menjajaki sinergi dengan proyek Satu Karsa Kementerian Kehutanan melalui Imperative Global Project.
Tim akan melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi karbon di Tulang Bawang. Tahap awal kegiatan tersebut mencakup sekitar 20.000 hektare.
Perdagangan Karbon Ditargetkan Mulai Bergerak 2026
Pemprov Lampung ingin menggerakkan program ekonomi karbon pada 2026. Pemerintah tidak ingin menunggu hingga 2027 seperti rancangan awal.
Sekda meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi. Pemerintah juga perlu menyusun SOP agar pihak yang ingin bekerja sama memiliki mekanisme yang jelas.
Tahapannya mencakup pemetaan, penghitungan, registrasi, hingga kerja sama perdagangan karbon.
“Harapannya tadi di tahun 2026 ini, program ini bisa berjalan,” ujar Sekda.
Jika pengembangan berjalan sesuai rencana, repong damar Pesisir Barat dapat mengambil bagian dalam peta ekonomi karbon Lampung.
Potensi sekitar 15.000 hektare tersebut kini tidak hanya menyimpan nilai ekologis. Pemerintah juga melihat peluang untuk menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.
Pengembangan itu tetap membutuhkan penghitungan dan registrasi sesuai aturan. Pemerintah juga harus menjaga agar nilai ekonomi karbon berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem.***
