KRAKATOA.ID, DEPOK — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pertahanan digital setelah seluruh kabupaten dan kota memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) yang teregistrasi.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan penghargaan kepada Lampung sebagai Provinsi 100% Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Teregistrasi.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima penghargaan tersebut dari Kepala BSSN RI Nugroho Sulistyo Budi di Auditorium Roebiono Kertopati, Kantor BSSN Sawangan, Depok, Selasa (6/10/2026).
Capaian ini bukan sekadar prestasi administratif. Pemerintah daerah kini memiliki jaringan tim yang dapat bergerak ketika serangan atau gangguan siber menyasar sistem pemerintahan.
Serangan Siber Bisa Ganggu Layanan Publik
Ancaman siber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam pemerintahan. Sistem digital kini menyimpan berbagai informasi penting dan mendukung banyak layanan masyarakat.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengatakan keamanan siber tidak lagi sekadar persoalan teknis. Menurutnya, ruang siber kini menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
Di dalam sistem pemerintah tersimpan data publik, aktivitas ekonomi, hingga layanan vital masyarakat. Karena itu, gangguan terhadap sistem digital dapat menimbulkan dampak luas.
Data National Cyber Operations Center BSSN menunjukkan besarnya ancaman tersebut. Anomali trafik serangan yang sebelumnya berada di kisaran 700 juta per tahun melonjak menjadi 5,5 miliar potensi serangan pada 2025.
Hingga triwulan IV 2026, BSSN mencatat sedikitnya 3,1 miliar potensi ancaman. Jumlah itu setara sekitar 133 potensi serangan setiap detik.
Angka tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pertahanan digital.
TTIS Jadi Tim Pertama Saat Serangan Datang
Dalam menghadapi serangan siber, pemerintah tidak bisa selalu menunggu bantuan dari pusat. Tim di daerah harus mampu melakukan tindakan awal.
Nugroho menegaskan TTIS berfungsi sebagai first responder. Tim inilah yang pertama mengetahui dan menangani insiden ketika serangan terjadi pada organisasi atau sektor tertentu.
“Tim Tanggap Insiden Siber organisasi adalah merupakan first responder, pihak pertama yang mengetahui dan bertindak pertama kali manakala terjadi insiden,” tegas Nugroho.
Karena itu, TTIS tidak boleh hanya menjadi perantara laporan. Tim daerah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengambil tindakan awal, dan berkoordinasi dengan BSSN.
Dengan pola tersebut, pemerintah dapat mempercepat penanganan insiden. Risiko gangguan terhadap pelayanan publik juga bisa ditekan.
Lampung Sudah Punya TTIS di Semua Kabupaten dan Kota
Lampung berhasil mencapai cakupan 100 persen TTIS teregistrasi di seluruh kabupaten dan kota.
Capaian itu menunjukkan pemerintah provinsi telah mendorong kesiapan keamanan digital secara menyeluruh. Setiap daerah kini memiliki titik koordinasi ketika menghadapi insiden siber.
Jihan Nurlela menyambut capaian tersebut sebagai motivasi untuk memperkuat ekosistem digital Lampung.
“Ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat baik bagi kami pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan infrastruktur digital di daerah lebih baik lagi,” ujar Jihan.
Namun, pengembangan infrastruktur digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan data dan sistem. Pemerintah tidak ingin transformasi digital justru membuka celah baru bagi serangan.
Tiga Pilar Jadi Kunci Pertahanan Siber
BSSN mendorong pemerintah daerah memperkuat tiga aspek utama TTIS.
Pertama, kemampuan teknis. Petugas harus mampu melakukan identifikasi, proteksi, deteksi, penanganan, hingga pemulihan setelah serangan.
Kedua, tata kelola keamanan. Pemerintah perlu memperkuat SOP, regulasi, keamanan jaringan, aplikasi, perangkat fisik, serta enkripsi data.
Ketiga, kualitas sumber daya manusia. Personel yang menangani insiden siber harus memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai.
Ketiga unsur tersebut harus berjalan bersama. Sistem keamanan yang canggih tidak akan optimal tanpa petugas yang mampu mengoperasikannya.
Lampung Diminta Terus Perkuat Pertahanan Digital
Jihan menegaskan Pemprov Lampung akan terus mendorong pembangunan infrastruktur digital di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya, transformasi digital harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapat perlindungan ketika menggunakan layanan digital.
“Doakan semoga kami bisa mengawal pembangunan infrastruktur digital lebih baik dan lebih maju lagi di seluruh kabupaten/kota, dan tentunya manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan juga daerah,” kata Jihan.
Ia menambahkan, pembangunan digital harus berjalan bersama dengan peningkatan keamanan pada setiap daerah.
Penghargaan Bukan Garis Akhir
Secara nasional, pembentukan TTIS di tingkat pusat dan daerah telah mencapai 97 persen. Angka tersebut meningkat dari sekitar 50 persen pada akhir 2024.
Lampung berhasil mencapai 100 persen untuk registrasi TTIS kabupaten dan kota. Meski begitu, BSSN mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada pencapaian tersebut.
Nugroho menyebut pengukuhan TTIS sebagai langkah awal. Pemerintah masih perlu meningkatkan kemampuan deteksi, respons, pemulihan, tata kelola, kompetensi SDM, dan kolaborasi lintas sektor.
“Pengukuhan hari ini adalah langkah awal sejatinya, bukan akhir,” kata Nugroho.
Bagi Lampung, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memastikan seluruh daerah memiliki TTIS. Tantangannya adalah memastikan setiap tim benar-benar siap bergerak ketika serangan siber mengancam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dengan kesiapan tersebut, transformasi digital Lampung dapat berjalan lebih aman. Masyarakat pun bisa menikmati layanan digital pemerintah dengan perlindungan yang lebih kuat.***
