KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG -– Momentum Hari Buruh Internasional 2026 dimanfaatkan para pekerja di Provinsi Lampung untuk menyuarakan berbagai tuntutan strategis. Pemerintah Provinsi Lampung pun merespons cepat dengan membuka dialog langsung bersama serikat buruh di Balai Keratun.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin pertemuan tersebut dan menerima aspirasi dari berbagai konfederasi serta federasi serikat pekerja, Senin (4/5/2026).
Hari Buruh Jadi Ruang Dialog Terbuka
Pertemuan ini menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan buruh. Selain itu, forum ini memperkuat sinergi dalam membahas isu ketenagakerjaan.
Marindo mengapresiasi buruh yang menjaga situasi tetap kondusif selama peringatan Hari Buruh. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog.
Isu Strategis: Upah, PHK, dan Perlindungan Pekerja
Dalam forum tersebut, buruh menyampaikan sejumlah isu utama. Pertama, mereka menyoroti perlunya evaluasi upah minimum agar sesuai kebutuhan hidup layak.
Selanjutnya, buruh meminta penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Mereka juga mendorong penegakan hukum agar hak pekerja terlindungi secara maksimal.
Di sisi lain, buruh mengusulkan pembentukan Satgas PHK. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja.
BPJS dan Outsourcing Jadi Sorotan
Buruh juga menyoroti pentingnya jaminan sosial. Mereka meminta pemerintah mengoptimalkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Selain itu, buruh kembali menyuarakan penolakan terhadap praktik outsourcing. Mereka menilai sistem tersebut masih merugikan pekerja.
Pemprov Lampung Siapkan Langkah Tindak Lanjut
Menanggapi berbagai aspirasi, Marindo menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan bersama perangkat daerah terkait.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa isu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah akan fokus pada kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya.
Dorong Hubungan Industrial Lebih Adil
Pemprov Lampung meminta Dinas Tenaga Kerja segera menyusun langkah konkret. Dengan demikian, solusi terhadap persoalan buruh dapat berjalan lebih cepat.
Marindo menegaskan bahwa Hari Buruh harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi. Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah dan buruh diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.
“Pemerintah siap menindaklanjuti aspirasi buruh sesuai kewenangan dan regulasi,” tegas Marindo.***
