KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya terhadap regenerasi kepemimpinan dan pengarusutamaan gender dalam birokrasi melalui pelantikan dua pejabat pimpinan tinggi pratama, Kamis (28/8/2025), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur.
Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menghadirkan dua figur strategis dalam pembangunan daerah, termasuk penguatan peran perempuan di lingkup pemerintahan.
Dua pejabat yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025, yaitu:
Dra. Hanita Fahrial, M.Si, perempuan birokrat senior yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris dinas yang sama.
Saipul, S.Sos., M.IP, yang diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT), setelah sebelumnya bertugas di Bappeda Provinsi Lampung.
Pelantikan Hanita Fahrial sebagai pimpinan Dinas PPPA dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan Pemprov Lampung terhadap penguatan kepemimpinan perempuan di sektor strategis. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda, Hanita ditugaskan untuk menjadi motor perubahan dalam perlindungan kelompok rentan.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah isu strategis pembangunan manusia. Hanita diharapkan memperluas layanan, memperkuat edukasi, dan mendorong kebijakan yang inklusif,” kata Marindo.
Kebijakan ini dinilai selaras dengan arah pembangunan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, di mana seluruh warga, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, mendapat ruang yang adil dalam pembangunan.
Sementara itu, penempatan Saipul di Dinas PMDT menjadi bagian dari regenerasi birokrasi yang ditujukan untuk mempercepat agenda pembangunan desa. Ia diamanatkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan desa dalam pelaksanaan program strategis.
“Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Kita ingin pembaruan cara kerja yang cepat, tepat, dan berdampak,” tegas Sekda.
Program prioritas nasional seperti pemberian makanan bergizi gratis juga menjadi tanggung jawab Dinas PMDT untuk disinergikan dengan desa-desa, terutama di wilayah transmigrasi.
Gubernur juga menegaskan bahwa pembangunan desa adalah pilar utama yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI.
Pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Lampung dalam peremajaan birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan posisi strategis diisi oleh sosok yang berpengalaman namun progresif, berintegritas sekaligus inovatif.
“Kami berharap pembangunan berbasis masyarakat dan perlindungan kelompok rentan dapat berjalan seiring. Inilah wajah baru birokrasi yang kami dorong,” pungkas Marindo.
Dengan sinergi dua sektor penting—pemberdayaan desa dan perlindungan perempuan-anak—pemerintah optimistis bisa menghadirkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada keluarga, demi mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.”***
