KRAKATOA.ID. BANDAR LAMPUNG — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Senin (11/11/2025).
Amalia menjelaskan, hingga Oktober 2025, inflasi Indonesia masih terkendali dalam kisaran target nasional sebesar 2,5 ± 1 persen. Berdasarkan data BPS, tercatat 37 provinsi mengalami inflasi, sementara 1 provinsi, yakni Papua, mencatat deflasi sebesar -0,92 persen.
Dari 37 provinsi tersebut, Provinsi Lampung menjadi daerah dengan inflasi terendah secara nasional, yakni sebesar 0,30 persen.
“Capaian Lampung ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan utama,” ujar Amalia.
Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai berjalan efektif. Upaya penguatan pasokan, kelancaran distribusi, hingga operasi pasar rutin di berbagai wilayah menjadi kunci terkendalinya inflasi di provinsi tersebut.
BPS juga mencatat sejumlah provinsi yang mengalami inflasi di atas batas atas target nasional, yakni di atas 3,5 persen. Beberapa di antaranya adalah Sumatera Barat sebesar 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen. Sementara sebagian besar daerah lainnya masih berada dalam rentang yang terkendali.
Selain inflasi, BPS juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2025 yang mencapai 5,04 persen (year-on-year). Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih tumbuh stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Secara regional, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 39,10 persen, diikuti Sulawesi Tengah sebesar 7,79 persen, dan Kepulauan Riau 7,48 persen. Sementara itu, dua provinsi mengalami kontraksi ekonomi, yakni Papua Tengah sebesar -16,11 persen dan Papua Barat -0,13 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
“Peran kepala daerah sangat penting dalam memastikan stabilitas harga di wilayahnya. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah akan menentukan keberhasilan pengendalian inflasi nasional,” tegas Tomsi.***
