KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung kini tengah serius mengawal urat nadi perekonomian masyarakat tingkat bawah. Dalam hal ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penggunaan Pupuk Hayati Cair (PHC) secara massal. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memotong tingginya biaya produksi yang selama ini mencekik para petani. Selain itu, optimalisasi pupuk organik ini menjadi kunci utama untuk mendongkrak produktivitas tiga komoditas andalan daerah.
Menjaga Tiga Komoditas Utama Penopang Ekonomi Daerah
Bukan tanpa alasan, sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan menyumbang angka yang sangat besar bagi Lampung. Tercatat, kontribusi sektor hijau ini mencapai sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, keberlanjutan sektor ini berbanding lurus dengan kemakmuran dan stabilitas ekonomi daerah.
Terkait detailnya, Gubernur menjelaskan bahwa terdapat tiga komoditas strategis yang menjadi tumpuan hidup jutaan warga. Tiga komoditas tersebut meliputi tanaman padi, jagung, dan ubi kayu atau singkong.
“Ketika harga ketiga komoditas ini baik, maka perekonomian Lampung akan tumbuh luar biasa. Sebaliknya, ketika petani merugi, dampaknya akan langsung dirasakan oleh hampir setengah dari jumlah penduduk Lampung,” kata Rahmat Mirzani Djausal.
Gubernur menyampaikan hal itu saat membuka Bimbingan Teknis Kegiatan PHC di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Lampung pada Selasa (7/7/2026). Oleh sebab itu, ia ingin memastikan bahwa para petani tidak lagi bergantung penuh pada pupuk kimia yang mahal.
Mengedukasi Petani Agar Berdikari dan Merdeka Finansial
Sebagai solusi konkret, arah pembangunan pertanian Lampung kini mengadopsi prinsip ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, gerakan daerah menyelaraskan diri dengan visi Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Sebab, pembangunan ekonomi yang kokoh harus bermula dari penguatan masyarakat di tingkat paling bawah.
Melalui pemanfaatan bahan organik cair, pemerintah daerah ingin melahirkan ekosistem pertanian yang mandiri. Alhasil, kualitas lahan pertanian yang mulai rusak dapat berangsur pulih dan kembali subur.
“Target kita ke depan adalah seluruh petani teredukasi dalam pemanfaatan bahan organik cair secara mandiri. Mereka mampu membuat sendiri, menggunakan sendiri, dan menikmati peningkatan keuntungan dari hasil usahataninya sehingga kesejahteraan petani dan kemakmuran daerah terus meningkat,” jelasnya.
Usai memberikan arahan, Gubernur bersama dinas terkait meninjau langsung praktik pembuatan PHC di lokasi. Pada momen yang sama, Kepala Dinas KPTPH Lampung, Elvira Umihanni, menegaskan komitmennya. Ia menyatakan bahwa peningkatan kompetensi penyuluh melalui bimtek ini merupakan langkah vital untuk mempercepat penerapan inovasi di lapangan.
Sinergi Hebat Demi Swasembada Pangan Nasional
Di sisi lain, kebijakan ramah petani ini mendapat respons positif dari Pemerintah Pusat. Terkait hal tersebut, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan RI, Eko Nugroho, mengapresiasi ruang sinergi yang Lampung buka. Sebab, ketahanan pangan merupakan program prioritas utama dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian juga tengah menjalankan beberapa kebijakan strategis. Beberapa contohnya meliputi pemotongan harga pupuk hingga 20 persen serta pemangkasan 145 regulasi rumit pupuk subsidi. Selain itu, pemerintah pusat menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Perum Bulog.
Sebagai penutup, ratusan penyuluh pertanian dari berbagai kabupaten dan kota mengikuti jalannya pelatihan ini secara antusias. Melalui gerakan pertanian organik ini, Pemprov Lampung optimistis dapat meningkatkan taraf hidup keluarga petani. Alhasil, kestabilan ekonomi daerah tetap terjaga sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.***
