KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG -— Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah cepat untuk menahan laju inflasi daerah dengan menggelar Gerakan Serentak Operasi Pasar minyak goreng MinyaKita di 15 kabupaten/kota.
Program ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Lampung untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, membuka kegiatan tersebut secara virtual dari Bandar Lampung, bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
Selain itu, pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota serta OPD bidang perdagangan turut mengikuti pelaksanaan operasi pasar ini secara serentak.
Operasi Pasar Jadi Senjata Utama Tekan Harga Pangan
Pemprov Lampung menjalankan operasi pasar di sejumlah pasar tradisional yang masuk pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan RI.
Di Kota Bandar Lampung, pemerintah menggelar operasi pasar di lima titik strategis, yaitu Pasar Pasir Gintung, Way Halim, Tugu, Kangkung, dan Panjang.
Dengan demikian, pemerintah memperluas jangkauan distribusi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan minyak goreng dengan harga stabil.
Marindo: Stabilitas Harga Jadi Prioritas Utama
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan pemerintah daerah menempatkan stabilitas harga bahan pokok sebagai prioritas utama dalam pengendalian inflasi.
Menurutnya, minyak goreng menjadi komoditas yang sangat sensitif terhadap pergerakan harga di pasar.
Karena itu, Pemprov Lampung memperkuat koordinasi lintas sektor agar distribusi barang tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasar.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat respons terhadap potensi gejolak harga di lapangan.
Kolaborasi dengan Bulog Jaga Pasokan Minyak Goreng
Dalam pelaksanaan program ini, Pemprov Lampung menggandeng Bulog Kantor Wilayah Lampung untuk memastikan ketersediaan MinyaKita tetap stabil.
Melalui kerja sama ini, pemerintah mengamankan pasokan minyak goreng agar tetap tersedia di seluruh titik operasi pasar.
Operasi pasar berlangsung mulai 12 hingga 25 Mei 2026. Setiap lokasi menyediakan sekitar 600 liter MinyaKita per hari atau setara 50 dus.
Dengan skema ini, pemerintah berharap distribusi lebih merata dan tepat sasaran.
Dampak Langsung untuk Masyarakat
Program operasi pasar ini langsung menyasar masyarakat di tingkat pasar tradisional. Pemerintah menargetkan agar masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan.
Selain itu, Pemprov Lampung juga ingin menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan nasional.
Dengan begitu, pemerintah berharap tekanan inflasi daerah dapat terkendali secara efektif.
Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jangka Pendek dan Panjang
Tidak hanya fokus pada jangka pendek, Pemprov Lampung juga memperkuat strategi pengendalian inflasi jangka panjang melalui pengawasan distribusi dan stabilisasi pasokan.
Selanjutnya, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok di seluruh daerah.
Dengan langkah tersebut, Lampung menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi masyarakat dari lonjakan harga.***
