KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG -— Pemerintah Provinsi Lampung terus menjaga inflasi tetap rendah melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat High Level Meeting (HLM) TPID di Ruang Sakai Sambayan, Selasa (12/5/2026).
Rapat ini mengevaluasi langkah konkret pengendalian inflasi sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
Inflasi Rendah, Pemerintah Tetap Fokus Stabilitas Harga
Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Lampung berhasil menjaga inflasi pada level rendah berdasarkan data terbaru.
Ia mengapresiasi capaian tersebut, tetapi ia menegaskan pemerintah tetap harus waspada terhadap dinamika harga pangan.
Selain itu, ia meminta seluruh kebijakan benar-benar memberi dampak langsung pada masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau.
Kolaborasi Daerah Jadi Fondasi Pengendalian Inflasi
Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga.
Marindo meminta daerah aktif memantau kondisi pasar dan segera mengambil langkah jika terjadi kenaikan harga.
Ia juga mendorong kesamaan pemahaman terhadap metode penghitungan inflasi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan pemahaman tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan berbasis data yang lebih akurat.
OPD Fokus Kendalikan Komoditas Strategis
Marindo meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan peran sesuai komoditas yang mereka tangani.
Dinas Pertanian mengawasi padi dan jagung, sedangkan Dinas Perkebunan mengelola gula dan kopi.
Dinas Perdagangan memperkuat pengawasan distribusi serta menjaga stabilitas harga di pasar.
Ia juga menyoroti kenaikan harga gula sebelumnya dan meminta OPD bergerak cepat melalui koordinasi lintas sektor.
Data Pangan Jadi Dasar Kebijakan Inflasi
Pemprov Lampung menyusun neraca pangan daerah secara lebih rinci untuk memperkuat pengambilan keputusan.
Pemerintah menggabungkan data produksi, luas lahan, lokasi sentra, dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat mendeteksi potensi kekurangan pasokan lebih cepat.
“Data harus menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan,” kata Marindo.
Ia menambahkan pemerintah menggunakan data tersebut untuk operasi pasar, kerja sama antar daerah, dan intervensi harga.
Inflasi Lampung Masih Terkendali
Inflasi Lampung pada April 2026 tercatat 0,53 persen secara year on year.
Inflasi tahun kalender mencapai 1,04 persen, sedangkan inflasi bulanan berada di angka 0,55 persen.
Angka tersebut menunjukkan kondisi inflasi tetap stabil.
Sebagai perbandingan, inflasi Lampung 2025 tercatat 1,25 persen, terendah di Sumatera dan lebih rendah dari inflasi nasional 2,92 persen.
TPID Waspadai Fluktuasi Harga Pangan
TPID Lampung memantau sejumlah komoditas yang mengalami perubahan harga.
Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, beras, dan gula menjadi fokus utama.
Kenaikan harga minyak goreng terjadi karena biaya kemasan meningkat akibat lonjakan harga plastik global.
Sementara itu, harga beras dan cabai naik karena siklus panen dan cuaca yang memengaruhi produksi.
Langkah Pengendalian Inflasi Terus Diperkuat
TPID Lampung menjalankan berbagai langkah sepanjang Januari–Mei 2026.
Pemerintah memantau harga di 15 kabupaten/kota, menggelar pasar murah, dan menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Selain itu, pemerintah memperkuat inspeksi pasar dan pengawasan distribusi bersama Satgas Pangan.
Bulog mendukung stabilitas pasokan melalui penyerapan gabah petani lokal dan penyaluran beras SPHP.
Hingga 7 Mei 2026, Bulog mencatat penyerapan 358,9 juta kilogram GKP atau setara 183,6 juta kilogram beras.
Bank Indonesia Perkuat Stabilitas Pangan
Bank Indonesia Provinsi Lampung menilai inflasi pangan masih menjadi tantangan utama.
Fiskara Indawan menyampaikan beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula masih memberi tekanan inflasi.
BI bersama pemerintah daerah memperkuat program pengendalian inflasi pangan untuk menjaga stabilitas harga.
Selain itu, BI memetakan wilayah surplus dan defisit pangan agar distribusi lebih efisien.
Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur
Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia mengembangkan sektor pertanian melalui Good Agricultural Practices (GAP), pupuk organik cair, dan sistem e-Horti sebagai peringatan dini pasokan hortikultura.
Pemerintah juga memperbaiki infrastruktur jalan di sejumlah wilayah untuk memperlancar distribusi pangan.
Selain itu, kerja sama pangan dan UMKM diperkuat dengan Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial kepada 719.220 keluarga penerima manfaat untuk menjaga daya beli masyarakat.
Fokus Ke Depan: Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan
TPID Lampung memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan pengawasan harga secara rutin.
Pemerintah juga memperluas Gerakan Pangan Murah, memperkuat hilirisasi komoditas, dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan komunikasi publik melalui media massa dan media sosial untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.***
