KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Sebanyak 8.619 petugas Badan Pusat Statistik (BPS) turun ke berbagai wilayah di Lampung untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026.
Hingga saat ini, capaian pendataan di Lampung sudah mencapai sekitar 87 persen. BPS pun terus mengejar penyelesaian pendataan sekaligus mempertahankan capaian Lampung sebagai peringkat pertama nasional pada tahap awal.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menyampaikan perkembangan tersebut dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Ahmadriswan, BPS masih harus melewati dua tahapan evaluasi berikutnya. Karena itu, dukungan masyarakat sangat penting untuk menjaga kinerja Lampung.
8.619 Petugas Sisir Aktivitas Ekonomi Lampung
Ribuan petugas BPS kini mendatangi berbagai lokasi untuk mendapatkan gambaran ekonomi Lampung secara lebih lengkap.
Petugas menyasar pasar, pertokoan, kawasan industri, keluarga, hingga usaha yang berjalan dari rumah.
Pendataan juga mengikuti perubahan pola ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi berbasis digital dan usaha dari rumah menjadi bagian yang perlu masuk dalam sensus.
Ahmadriswan menegaskan, tidak boleh ada pelaku usaha maupun keluarga yang terlewat dari pendataan.
“Tidak ada pelaku usaha, tidak ada keluarga yang boleh terlewat cacah. Kalau ada yang terlewat, BPS merasa belum optimal dalam melakukan pekerjaan,” tegasnya.
Masyarakat dengan aktivitas padat juga dapat memanfaatkan mekanisme pendataan mandiri yang disediakan BPS.
Kepercayaan Jadi Tantangan Utama
Menurut Ahmadriswan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukan anggaran, metodologi, maupun teknologi.
BPS justru menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Warga perlu memahami tujuan sensus agar bersedia menerima petugas dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
“Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, BPS menggandeng tokoh masyarakat dan berbagai organisasi. Mereka diharapkan membantu menjelaskan tujuan sensus kepada komunitas masing-masing.
Pemprov Lampung Dorong Warga Berikan Data Jujur
Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Gubernur Lampung menyampaikan pesan tersebut melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo.
Menurut gubernur, data menjadi fondasi penting dalam menentukan kebijakan pembangunan.
“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujar Ganjar saat membacakan sambutan gubernur.
Ia juga meminta masyarakat memberikan informasi secara jujur. Pemerintah membutuhkan data yang sesuai kondisi lapangan agar kebijakan tidak salah sasaran.
Gubernur mencontohkan aktivitas ekonomi digital yang kini semakin berkembang. Banyak masyarakat menjalankan usaha dari rumah atau menggunakan teknologi untuk memperoleh penghasilan.
“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.
Data Sensus Bukan untuk Kepentingan Pajak
BPS juga memastikan data yang masyarakat berikan memiliki tujuan statistik.
Ahmadriswan menegaskan BPS menggunakan data tersebut untuk menghasilkan indikator statistik. Pemerintah kemudian dapat memanfaatkannya sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi dasar penyusunan kebijakan, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak,” jelasnya.
Menurut Ahmadriswan, pemerintah membutuhkan data ekonomi hingga wilayah yang lebih rinci.
Saat ini, data ekonomi tingkat kabupaten dan kota masih banyak menggunakan pendekatan survei. Kondisi tersebut membuat gambaran struktur ekonomi hingga tingkat kecamatan belum sepenuhnya tersedia.
“Untuk bisa menjawab bagaimana struktur ekonomi di kecamatan tertentu, kita perlu data yang lengkap. Melalui Sensus Ekonomi inilah kita berupaya mendapatkan data tersebut,” katanya.
FPK Ikut Kawal Pendataan Sensus Ekonomi
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung Hi. Darussalam menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
FPK mendorong seluruh anggotanya membantu BPS menyampaikan informasi kepada masyarakat. Darussalam juga meminta warga memberikan data sesuai fakta.
“Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya,” ujar Darussalam.
Menurutnya, FPK memiliki jaringan masyarakat dari berbagai kelompok suku dan etnis. Jaringan tersebut dapat membantu pemerintah memperluas sosialisasi sensus.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Lampung Rahmat Yuda Kesatria menilai keberhasilan sensus merupakan tanggung jawab bersama.
Rahmat menyebut capaian pendataan Lampung sudah sekitar 87 persen. Ia berharap kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, FPK, dan masyarakat dapat meningkatkan capaian tersebut.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi tahun 2026 bukan hanya tugas BPS semata, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Lampung Ingin Pertahankan Peringkat Pertama
Capaian peringkat pertama nasional pada tahap awal menjadi motivasi bagi BPS Lampung. Namun, posisi tersebut masih membutuhkan kerja keras hingga seluruh tahapan evaluasi selesai.
Dengan dukungan 8.619 petugas, BPS terus mengejar kelengkapan data di seluruh wilayah Lampung.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses tersebut. Warga dapat membantu dengan menerima petugas dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Semakin lengkap data yang terkumpul, semakin jelas pula gambaran ekonomi Lampung. Data tersebut nantinya dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kini, tantangan BPS Lampung bukan hanya mengejar angka 87 persen. Mereka juga harus memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat masuk dalam Sensus Ekonomi 2026.***
