KRAKATOA.ID, DEPOK – Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah besar di sektor pendidikan. Pemprov Lampung menghapus uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri.
Pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 miliar dalam APBD 2026. Anggaran itu mendukung program pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk memperluas akses pendidikan. Selain itu, Pemprov Lampung ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Langkah tersebut mendapat apresiasi dalam detikSumatera Awards 2026. Gubernur Mirza menerima Anugerah Pembangunan Terpuji Kategori Inovasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia.
Penghargaan itu berlangsung di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Depok, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026) malam.
Gubernur Mirza: Pendidikan Jadi Jalan Kemajuan
Gubernur Mirza menilai pendidikan memiliki peran penting dalam kemajuan daerah. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar pembangunan fisik.
Pemprov Lampung juga fokus membangun kualitas manusia. Menurut Mirza, SDM yang terdidik akan menjadi modal penting untuk mengejar ketertinggalan.
“Kami di Provinsi Lampung sangat percaya salah satu syarat peradaban kita akan maju, salah satu syarat negara kita akan maju, masyarakat kita akan maju, apabila pendidikannya jadi lebih baik,” ucap Gubernur Mirza.
Selanjutnya, ia menegaskan bahwa SDM menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan Lampung.
“Sumber daya manusia adalah fokus kami dalam mengejar ketertinggalan,” ujar Gubernur.
Ia berharap masyarakat Lampung memiliki pendidikan yang semakin baik. Dengan begitu, mereka dapat ikut membangun Lampung dan Indonesia.
Hapus Uang Komite, Pemerintah Ambil Alih Dukungan Biaya
Penghapusan uang komite menjadi salah satu kebijakan utama Pemprov Lampung. Pemerintah menerapkan kebijakan itu pada SMA, SMK, dan SLB Negeri.
Sebelumnya, uang komite menjadi salah satu kebutuhan pembiayaan sekolah. Kini, pemerintah mengambil peran lebih besar melalui dukungan anggaran daerah.
Dengan demikian, orang tua tidak perlu membayar uang komite secara rutin. Kebijakan ini terutama membantu keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Namun, pendidikan gratis tidak berarti sekolah berhenti membutuhkan biaya. Sekolah tetap membutuhkan anggaran untuk menjalankan kegiatan belajar dan operasional.
Karena itu, Pemprov Lampung menyiapkan skema BOPD. Anggaran tersebut membantu sekolah memenuhi kebutuhan operasional tanpa membebani orang tua melalui uang komite.
Rp100 Miliar Lebih untuk Pendidikan SMA dan SMK
Dalam APBD 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan lebih dari Rp100 miliar untuk mendukung pendidikan gratis.
Pemerintah menyalurkan anggaran itu melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah atau BOPD. Program ini menyasar SMA dan SMK Negeri.
Dengan dukungan anggaran tersebut, sekolah dapat menjaga kegiatan operasional. Di sisi lain, orang tua memperoleh keringanan biaya pendidikan.
Namun, Pemprov Lampung tetap menghadapi tantangan lain. Pemerintah harus memastikan sekolah menggunakan anggaran secara efektif dan transparan.
Karena itu, pengelolaan dana perlu berjalan secara akuntabel. Sekolah juga harus menjaga kualitas pembelajaran.
Pendidikan Gratis Bukan Sekadar Bebas Biaya
Pemprov Lampung ingin program pendidikan gratis memberikan dampak lebih luas. Pemerintah tidak hanya ingin mengurangi beban biaya sekolah.
Lebih jauh, pemerintah ingin semakin banyak anak menyelesaikan pendidikan menengah. Program tersebut juga diharapkan membantu mengurangi angka anak tidak sekolah.
Dengan akses yang lebih mudah, anak-anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Mereka juga dapat mempersiapkan diri menuju perguruan tinggi atau dunia kerja.
Pada akhirnya, pendidikan menjadi investasi bagi kualitas SDM. Semakin banyak anak mendapatkan pendidikan yang layak, semakin besar pula peluang Lampung meningkatkan daya saing.
Penghargaan Jadi Momentum Evaluasi
Penghargaan detikSumatera Awards 2026 menjadi apresiasi terhadap kebijakan Pemprov Lampung di bidang pendidikan.
Namun, penghargaan tersebut juga membawa tantangan baru. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang mendapat apresiasi itu benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sebab, keberhasilan pendidikan gratis tidak cukup diukur dari besarnya anggaran. Pemerintah juga perlu melihat akses, kualitas pembelajaran, serta hasil yang diterima siswa.
Dengan demikian, penghapusan uang komite menjadi awal dari agenda yang lebih besar. Pemprov Lampung perlu terus memperkuat kualitas sekolah sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.
Pada akhirnya, targetnya bukan hanya membuat pendidikan lebih murah. Lampung ingin membangun generasi muda yang lebih terdidik, kompeten, dan siap menghadapi persaingan.
Bagi Gubernur Mirza, peningkatan kualitas SDM menjadi bagian penting dari upaya Lampung mengejar ketertinggalan. Karena itu, pendidikan gratis dan pembangunan SDM kini berjalan sebagai dua agenda yang saling berkaitan.***
