KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat Gerakan Selamatkan Pangan. Program ini bertujuan mengurangi pemborosan pangan.
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung menggelar rapat konsolidasi. Kegiatan berlangsung di Hotel Horison Bandarlampung, Kamis (2/11/2023).
Peserta membahas persoalan food loss and food waste (FLW). Mereka juga membahas strategi mengurangi pemborosan pangan.
Krisis Pangan Masih Jadi Tantangan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung, Ir. Bani Ispriyanto, M.M., membuka rapat tersebut. Ia memaparkan kondisi kerawanan pangan dan gizi.
Bani mengatakan krisis pangan masih menjadi tantangan. Pemerintah membutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk mengatasi persoalan tersebut.
FAO mencatat kondisi pangan global hingga akhir 2022. Sekitar 970 juta jiwa berisiko mengalami kelaparan.
Selain itu, sekitar 3,1 miliar orang di dunia belum mampu membeli makanan sehat dan layak. Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan pangan global.
Lampung juga menghadapi persoalan kerawanan pangan. Bani menyebut 14 kecamatan masuk kategori rentan rawan pangan berdasarkan FSVA 2022.
“Lampung masih memiliki 14 kecamatan yang rentan rawan pangan. Selain itu, 14,8 persen mengalami stunting,” kata Bani.
Ia juga menyampaikan data konsumsi energi masyarakat. Sebanyak 10,25 persen penduduk Lampung mengonsumsi energi di bawah standar minimum.
BPS mencatat data tersebut pada 2022. Kondisi itu mendorong pemerintah memperkuat ketahanan pangan.
Pemerintah Kurangi Pemborosan Pangan
Bani mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga ekosistem pangan. Pemerintah harus menjaga ketersediaan pangan dari hulu hingga hilir.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tanggung jawab tersebut. Aturan itu juga mendorong pemerintah mencegah kerawanan pangan dan gizi.
Namun, pemerintah juga menghadapi persoalan food loss and waste. Pemborosan pangan menjadi tantangan dalam sistem pangan global.
FAO memperkirakan sepertiga pangan hasil produksi terbuang setiap tahun. Jumlahnya mencapai sekitar 1,3 miliar ton.
Kondisi tersebut mendorong negara-negara memperkuat pengurangan food waste. Komitmen itu juga masuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 12.3.
Target SDGs 12.3 mendorong negara mengurangi 50 persen food waste per kapita. Target tersebut berlaku pada tingkat ritel dan konsumen hingga 2030.
Indonesia Hasilkan Puluhan Juta Ton Sampah Pangan
Bani mengutip kajian Bappenas tentang food loss and waste di Indonesia. Kajian tersebut mencakup periode 2000-2019.
Indonesia menghasilkan food loss and waste sekitar 23-48 juta ton setiap tahun. Jumlah tersebut setara 115-184 kilogram per kapita per tahun.
Artinya, setiap orang menghasilkan sekitar 1-2 kuintal sampah pangan per tahun. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi pangan yang terbuang.
Kajian Bappenas memperkirakan pangan terbuang dapat memberi makan 61-125 juta orang. Jumlah tersebut setara 29-47 persen populasi Indonesia.
Food loss and waste juga menimbulkan kerugian ekonomi. Nilainya mencapai Rp213-551 triliun setiap tahun.
Jumlah tersebut setara 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, FLW menyumbang emisi gas rumah kaca sekitar 7,29 persen.
Gerakan Selamatkan Pangan Dukung SDGs
Bani mengatakan Gerakan Selamatkan Pangan mendukung dua target SDGs. Target pertama ialah SDGs 2 atau Zero Hunger.
Target kedua ialah SDGs 12.3 tentang pengurangan food loss and food waste. Karena itu, pemerintah mengusung semangat “Zero Waste to End Hunger.”
Indonesia juga berkomitmen mencapai target SDGs 12.3. Pemerintah mencantumkan komitmen tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur target RPJMN 2020-2024. Pemerintah kemudian mengembangkan program penyelamatan pangan.
Lampung Libatkan Banyak Mitra
Sejak 2022, pemerintah menjalankan Gerakan Selamatkan Pangan. Program tersebut mengajak berbagai mitra untuk ikut bergerak.
Mitra itu mencakup asosiasi, pelaku usaha, bank pangan, dan penggiat pangan. Pemerintah ingin memperluas kerja sama hingga tingkat daerah.
Bani menilai keberhasilan program membutuhkan sinergi. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan kebijakan serta program.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi sektor pentahelix. Sektor tersebut mencakup akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.
“Kami mengapresiasi para pemangku kepentingan yang aktif dalam Gerakan Selamatkan Pangan,” ujar Bani.
Ia menyebut sejumlah penggiat di Lampung. Di antaranya Foodbank of Indonesia dan Ruang Pangan.
Lampung Siapkan Rencana Aksi Food Waste
Pada 2023, Provinsi Lampung mendapat alokasi APBN untuk Gerakan Selamatkan Pangan. Pemerintah memfokuskan anggaran tersebut pada koordinasi dan sosialisasi.
Bani mengapresiasi komunitas yang sudah menjalankan gerakan tersebut. Ia juga mengajak komunitas lain untuk ikut berpartisipasi.
Pemerintah Provinsi Lampung kini menyiapkan rencana aksi. Dinas Ketahanan Pangan TPH merancang Instruksi Gubernur tentang penanganan food loss dan food waste.
Pemerintah juga mendorong kabupaten dan kota mengikuti langkah tersebut. Bupati dan wali kota dapat menerbitkan surat edaran sesuai kebutuhan daerah.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami berharap inisiatif ini mendorong lebih banyak pihak untuk mencegah food waste dan pemborosan pangan,” kata Bani.
Ia berharap Gerakan Selamatkan Pangan masuk dalam program prioritas daerah. Pemerintah juga ingin menjaga kesinambungan kebijakan dan rencana aksi.
Mahasiswa dan Pelajar Ikut Bergerak
Plt. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas TPH Provinsi Lampung, Ratna Gustin, menjelaskan peserta kegiatan.
Selain pemangku kepentingan bidang pangan, kegiatan tersebut menghadirkan ratusan mahasiswa. Mereka berasal dari Polinela, Unila, dan ITERA.
Sejumlah pelajar juga mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Bandar Lampung.
Ratna menyebut beberapa lembaga yang menjadi narasumber. Bappeda, PHRI, Foodbank of Indonesia, Ruang Pangan, dan Polinela memberikan materi.
Melalui rapat konsolidasi ini, Pemprov Lampung mendorong masyarakat mengurangi pemborosan pangan. Pemerintah juga mengajak berbagai pihak memperkuat Gerakan Selamatkan Pangan di Lampung.***
