KRAKATOA.ID. BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah pionir yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan nasional dalam satu kerangka aksi nyata. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Sekolah Unggul Garuda, Senin (14/04/2025), Lampung memosisikan diri sebagai simulasi mini Indonesia—yang menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus menyiapkan jawaban jangka panjang melalui pendidikan unggul.
Rapat yang diikuti oleh Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Zainal Abidin, dari Command Center Kominfotik Provinsi Lampung, memperlihatkan pendekatan unik: menyatukan urusan inflasi dan pendidikan dalam satu meja perencanaan.
Ketika sebagian besar daerah masih memisahkan pendekatan sektoral, Lampung justru memanfaatkan ruang dialog ini untuk menggabungkan pemikiran taktis (pengendalian harga) dengan visi strategis (investasi SDM). Pemerintah pusat pun melihat potensi Lampung sebagai “model uji coba” pelaksanaan kebijakan terpadu yang bisa direplikasi nasional.
“Kami siap menjadi wilayah implementatif untuk kebijakan besar seperti Sekolah Unggul Garuda. Pendidikan berkualitas harus mulai dari daerah,” kata Zainal Abidin.
Disampaikan oleh Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, Sekolah Unggul Garuda merupakan bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menyasar pembangunan SDM berbasis teknologi dan sains sejak jenjang SMA. Lampung dinilai strategis menjadi salah satu early adopter, bukan hanya karena jumlah penduduk mudanya yang besar, tetapi juga posisi geografisnya yang dekat dengan ibu kota negara.
“Kami ingin generasi muda dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk dari provinsi seperti Lampung, bisa masuk Harvard, Oxford, ITB, atau UI tanpa hambatan akses dan mutu pendidikan,” jelas Stella.
Sementara itu, isu pengendalian inflasi tetap menjadi tekanan utama bagi daerah. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, merinci bahwa komoditas volatile food masih menjadi penyumbang utama inflasi Maret 2025. Bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam tercatat mengalami lonjakan signifikan, terutama selama Ramadan.
Terkait hal tersebut, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menantang daerah untuk mandiri pangan.
“Jangan lagi bergantung. Daerah harus mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri,” ujar Tomsi. Ia menyarankan agar daerah memanfaatkan potensi lokal, minimal untuk memenuhi kebutuhan internal kabupaten/kota.
Langkah Lampung menyambut dua agenda besar nasional ini tidak hanya mencerminkan respons kebijakan, tetapi juga inisiatif lokal yang siap dikembangkan menjadi kebijakan nasional berbasis praktik. Tidak hanya menurunkan inflasi melalui strategi pangan, tetapi juga membangun generasi baru yang mampu mengubah wajah ekonomi Indonesia ke depan.
“Kami tidak ingin hanya jadi eksekutor kebijakan pusat. Lampung siap menjadi pencetus gagasan baru dari daerah,” tegas Zainal.
Partisipasi aktif dalam forum nasional yang menyatukan ekonomi dan pendidikan ini memperkuat posisi Lampung sebagai model integrasi lintas sektor. Ini adalah bentuk kesiapan Lampung untuk menjadi ‘laboratorium kebijakan’ nasional, di mana program-program strategis diuji, diterapkan, dan diperbaiki berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan spirit adaptif dan kolaboratif ini, Lampung bergerak bukan hanya untuk menanggulangi tantangan hari ini, tetapi juga untuk menciptakan solusi bagi masa depan Indonesia.***
