Sekdaprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di ruang Command Center Lantai 2, Senin (7/7/2025).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang membagi fokus pembahasan ke dalam tiga topik utama:Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan Percepatan pembangunan 3 juta rumah.
Dalam paparannya, Tito menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I tahun 2025 (year-on-year) mencapai 4,87 persen, menempatkan Indonesia di peringkat 45 dari 185 negara di dunia. Di antara negara-negara G20, Indonesia menempati urutan ke-4, dan di kawasan ASEAN, Indonesia juga berada di posisi ke-4, mengungguli Singapura dan Malaysia.
“Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita di angka 4,87 persen, di tengah situasi geopolitik saat ini,” ujar Tito.
Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif menjadi indikasi tren kemajuan suatu negara, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penurunan angka kemiskinan.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen (y-on-y) — lebih tinggi dari rata-rata nasional — dan menempati peringkat ke-9 dari 38 provinsi di Indonesia. Di wilayah Sumatera, Lampung bahkan berada di posisi pertama dalam hal pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, memaparkan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mencakup: Konsumsi Rumah Tangga: pengendalian bahan pokok dan perluasan lapangan kerja, belanja Pemerintah: percepatan realisasi APBD dan proyek infrastruktur daerah. Dan juga Investasi: percepatan realisasi PMA dan PMDN, peningkatan produktivitas sektor unggulan (pertanian, perikanan, peternakan, industri manufaktur), serta kemudahan izin usaha dan Net Ekspor: pengawasan ekspor dan impor ilegal.
Menambahkan paparan tersebut, Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan data yang akurat dan berkualitas. Ia juga menekankan bahwa sembilan langkah percepatan ekonomi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Melalui dukungan pemda, BPS siap mendukung Kemendagri, Bappenas, dan pemerintah daerah dengan data yang menggambarkan potensi ekonomi daerah secara riil,” ungkap Amalia.
Di akhir rapat, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, turut menyampaikan perkembangan realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
