KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengarahkan pembangunan daerah dengan fokus utama pada ekonomi desa dan hilirisasi pertanian. Pemprov Lampung ingin perputaran uang dari berbagai program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), lebih banyak dinikmati masyarakat desa dan tidak hanya berpusat di perkotaan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menyampaikan komitmen tersebut saat mewakili Gubernur Lampung dalam Sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” di Hotel Radisson Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).
“Concern Pak Gubernur dengan program Desaku Maju ini membuat program pusat tetap inline, tetapi nilai tambahnya harus bertahan di wilayah kita, khususnya di desa. Uangnya jangan lari ke kota,” kata Ganjar.
Program MBG Jadi Penggerak Ekonomi Desa Lampung
Pemprov Lampung melihat program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi juga peluang besar untuk menggerakkan ekonomi desa. Pemerintah daerah mendorong petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal masuk dalam rantai pasok kebutuhan MBG.
Ganjar menjelaskan program Desaku Maju menjadi instrumen utama untuk memperkuat ekonomi desa. Program itu mendorong petani, peternak, dan pelaku usaha lokal memenuhi kebutuhan bahan pangan MBG langsung dari desa-desa di Lampung.
Menurut Ganjar, tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal produksi pertanian, melainkan skala usaha dan kesinambungan pasokan. Banyak pelaku usaha desa belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mereka belum bisa bergabung dalam distribusi program nasional.
“Kalau desa bisa menjadi pemasok utama MBG, uang akan terus berputar di desa dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tembus 5,58 Persen
Dalam pemaparannya, Ganjar menyebut kondisi ekonomi Lampung menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,58 persen dan menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Sumatera setelah Riau.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Lampung turun ke angka 9,66 persen atau sudah berada di bawah dua digit. Tingkat pengangguran terbuka juga masih lebih rendah dibanding rata-rata nasional.
Meski begitu, Pemprov Lampung masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani.
Ganjar menegaskan Lampung tidak bisa bergantung pada sektor tambang seperti daerah lain. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sektor pertanian melalui hilirisasi agar komoditas lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Dryer Gabah dan Bioetanol Jadi Strategi Baru Lampung
Pemprov Lampung juga mulai memperkuat infrastruktur pertanian untuk menekan biaya produksi petani. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembangunan fasilitas pengering gabah atau dryer di sentra pertanian.
Ganjar menilai fasilitas tersebut dapat memangkas biaya distribusi sekaligus meningkatkan keuntungan petani.
“Kalau dryer tersedia di berbagai sentra komoditas, biaya produksi dan biaya angkut bisa turun. Keuntungan petani juga bisa tetap berputar di desa,” jelasnya.
Selain sektor pertanian, Pemprov Lampung mulai mengembangkan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan bioetanol. Pemerintah daerah melihat limbah pertanian seperti daun tebu dan singkong memiliki potensi besar menjadi sumber energi alternatif.
Lampung Jadi Daerah dengan Dapur MBG Terbanyak
Kepala Bapenda Lampung sekaligus Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul mengungkapkan Lampung saat ini menjadi daerah dengan jumlah dapur MBG terbanyak secara nasional.
Menurut Saipul, lebih dari 1.150 dapur MBG kini beroperasi di Lampung dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,3 juta orang.
“Percepatan sejak awal 2025 sesuai arahan Gubernur Lampung membuat capaian ini terus meningkat,” kata Saipul.
Namun, Saipul mengakui masih ada sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari standar dapur hingga kasus keracunan makanan akibat distribusi yang tidak sesuai prosedur.
Saat ini, sebanyak 84,6 persen dapur MBG di Lampung sudah memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
TNI dan Polda Lampung Ikut Kawal Program Pembangunan
Asintel Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Erwin Agung T Wiyono menegaskan TNI ikut mendukung program prioritas nasional melalui pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, MBG, dan pembangunan jembatan perintis.
Ia menyebut Lampung menjadi salah satu daerah tercepat dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di luar Pulau Jawa.
Sementara itu, Polda Lampung menilai keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kasubbid PID Bidang Humas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto mengatakan kepolisian terus memperkuat patroli siber untuk menekan penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap kondusif.
AMSI Lampung Dorong MBG Gerakkan UMKM dan Petani
Ketua AMSI Lampung Hendri Setiadi mengingatkan agar masyarakat tidak hanya memandang program MBG sebagai program makan gratis semata. Menurutnya, program tersebut harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal.
“Dana MBG sangat besar. Program ini harus bisa menggerakkan UMKM, petani, dan ekonomi desa di Lampung,” ujar Hendri.
Sarasehan kemudian berlanjut dengan diskusi panel yang melibatkan mahasiswa, tokoh adat, pegiat media, birokrasi, hingga aktivis masyarakat sipil. Peserta membahas berbagai persoalan pembangunan daerah secara terbuka, mulai dari ekonomi desa, keamanan, hingga pengawasan program pemerintah.
Moderator Fajar Arifin, S.H., selaku CEO Media Senator.ID Grup, memandu jalannya diskusi.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap sinergi pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat mampu mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Lampung.***
