KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Komitmen kuat untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus menjadi fokus utama pemerintah daerah. Secara resmi, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan arah kebijakan keuangan daerah. Bahkan, Pemprov Lampung memberikan prioritas penuh terhadap pemenuhan belanja wajib dan pelayanan dasar masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kemudian, Sekda Marindo menyampaikan langkah strategis ini guna menjaga kesehatan fiskal daerah secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan tersebut memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan lancar sesuai target bersama.
Sinkronisasi Program Kerja bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Selanjutnya, guna mematangkan struktur anggaran, Marindo mengikuti kegiatan Asistensi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah dalam Memenuhi Belanja Minimum Tahun Anggaran 2026 pada Kamis, 11 Juni 2026. Oleh karena itu, ia mengikuti forum tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung. Dalam hal ini, pihak Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri bertindak sebagai mentor utama.
Melalui agenda asistensi tersebut, jajaran Pemprov Lampung bersama Kemendagri mengevaluasi postur APBD 2026 secara mendalam. Oleh sebab itu, para pejabat mengukur kapasitas fiskal daerah serta kemampuan pemda dalam memenuhi kewajiban pelayanan publik.
Penataan Struktur Kebijakan Fiskal yang Jauh Lebih Sehat
Sementara itu, Sekda Marindo mengatakan bahwa asistensi dari Kemendagri menjadi momentum yang sangat penting bagi daerah. Sebab, Pemprov Lampung mendapatkan banyak masukan serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas penganggaran daerah. Menurut pandangan beliau, pengelolaan keuangan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat luas.
Oleh karena itu, Pemprov Lampung terus berupaya menjaga keseimbangan antara pelayanan dasar dan pelaksanaan program prioritas. Dampaknya, langkah taktis ini berjalan agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi warga.
-
Fokus Utama: Memastikan ketersediaan dana untuk belanja wajib dan mengikat di awal perencanaan.
-
Target Sinkronisasi: Menyelaraskan APBD 2026 dengan program prioritas pembangunan nasional.
-
Aspek Penilaian: Mengevaluasi struktur pendapatan daerah, kualitas belanja, dan percepatan infrastruktur.
Dukungan Penuh Pemda Terhadap Program Strategis Nasional
Sebenarnya, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan sejumlah catatan penting dalam pertemuan ini. Oleh sebab itu, pusat meminta daerah fokus pada program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Selain itu, pemda juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran terbuka.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan tujuan utama dari pelaksanaan asistensi virtual ini. Menurut penjelasannya, kementerian ingin membantu pemerintah daerah menyusun struktur APBD yang lebih sehat dan berkualitas.
Pada akhirnya, Pemprov Lampung menyambut positif berbagai rekomendasi dari tim Kemendagri tersebut. Maka dari itu, pihak tim anggaran akan menggunakan hasil evaluasi ini sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ke depan. Kesimpulannya, penguatan tata kelola fiskal ini siap membawa Provinsi Lampung menuju pembangunan yang lebih optimal.***
