KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Langkah taktis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengentaskan kemiskinan terus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Secara resmi, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memimpin langsung jalannya forum evaluasi tersebut di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Kamis, 11 Juni 2026.
Wagub Jihan memanfaatkan pertemuan besar ini sebagai wadah penyusunan langkah strategis daerah. Selain itu, seluruh anggota tim merancang program kerja nyata untuk memperkuat sistem keuangan masyarakat.
TPAKD Harus Hadirkan Solusi Konkret untuk Pelaku Usaha Kecil
Dalam arahannya, Jihan menegaskan bahwa TPAKD tidak boleh hanya berfokus pada kuantitas kegiatan seremonial semata. Sebaliknya, seluruh instrumen kerja harus memastikan setiap program menghasilkan dampak positif yang riil bagi masyarakat.
Selanjutnya, Jihan juga menyoroti masih rendahnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pelaku UMKM lokal. Oleh karena itu, ia meminta seluruh anggota tim segera mengidentifikasi akar permasalahan di lapangan. Forum ini harus mampu membedah apakah kendala tersebut muncul akibat kurangnya informasi atau hambatan administrasi perbankan.
Strategi Besar Pemerintah Provinsi dalam Menaikkan Peringkat IPM
Selain masalah modal, Jihan mengaitkan perluasan akses keuangan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung. Faktanya, posisi IPM Provinsi Lampung saat ini masih menempati peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia. Kondisi ini memicu keprihatinan sekaligus mendorong pemprov untuk bekerja lebih keras lagi.
-
Inklusi Keuangan 2025: Berdasarkan data terbaru, tingkat inklusi keuangan Lampung telah menyentuh angka 80,51 persen.
-
Literasi Keuangan 2025: Tingkat pemahaman masyarakat mengenai keuangan berada pada posisi 66,46 persen.
-
Target Inovasi: Pemprov terus meluncurkan program KEJAR, Ekosistem Syariah, hingga program Desa PERKASA.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Membangun Ekosistem Mandiri di Desa
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memberikan laporan komprehensif mengenai capaian kinerja tim. Menurut penjelasannya, TPAKD telah sukses melaksanakan 42 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 12.500 peserta. Petugas menyebarkan program tersebut secara merata di 14 kabupaten/kota selama setahun terakhir.
Bahkan, TPAKD juga menggelar 25 kegiatan business matching melalui berbagai program unggulan daerah. Otto menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat sinergi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Bank Lampung. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan program Desa PERKASA dengan layanan keuangan digital Smart Village.
Pada akhir acara, panitia juga menggelar pembekalan materi sertifikasi khusus bagi para pengelola TPAKD. Langkah ini berguna untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang dan mengevaluasi program kerja. Kesimpulannya, penguatan literasi keuangan ini siap membawa masyarakat Provinsi Lampung menuju kehidupan yang lebih sejahtera.***
