KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung mencatat sedikitnya 9.189 nelayan berada di wilayah terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Para nelayan tersebut tersebar di Lampung Selatan, Tanggamus, Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Kepala DKP Provinsi Lampung Bani Ispriyanto mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan dan pemantauan aktivitas perikanan tangkap bersama pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait.
“Berdasarkan pendataan sementara, sedikitnya ±9.189 nelayan telah teridentifikasi berada pada wilayah terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung. Data tersebut masih terus kami verifikasi dan perbarui,” kata Bani saat dihubungi Krakatoa.id, Jumat (11/9/2026).
Bani menegaskan, angka 9.189 nelayan tidak berarti seluruh nelayan tersebut berhenti melaut. Tingkat gangguan berbeda pada setiap wilayah, mulai dari pengurangan frekuensi melaut, perubahan daerah penangkapan, peningkatan kewaspadaan hingga penghentian sementara aktivitas penangkapan.
Lampung Selatan Jadi Salah Satu Wilayah Perhatian
Lampung Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian DKP karena letaknya dekat dengan Selat Sunda dan kawasan Gunung Anak Krakatau.
DKP mencatat 2.097 nelayan terdampak di sejumlah wilayah pesisir Lampung Selatan. Sebarannya mencakup Rajabasa, Kalianda, Bakauheni, Katibung, Sidomulyo, Ketapang, Sragi, Kelawi dan sejumlah desa pesisir lainnya.
Kondisi geografis membuat nelayan di wilayah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi perairan, gelombang dan sebaran material vulkanik.
Selain Lampung Selatan, DKP juga memantau aktivitas nelayan di empat wilayah pesisir lainnya.
Tanggamus Catat Gangguan Signifikan
Kabupaten Tanggamus memiliki sekitar 2.550 nelayan yang masuk dalam pendataan sementara. Wilayah terdampak mencakup Kecamatan Limau, Kota Agung Timur, Kota Agung Pusat, Kota Agung Barat dan Pematang Sawa.
Kecamatan Pematang Sawa menunjukkan gangguan paling signifikan. Dari sekitar 1.000 nelayan di wilayah tersebut, DKP memperkirakan sekitar 95 persen nelayan kecil belum dapat melaut secara normal.
Nelayan juga menghadapi sejumlah gangguan seperti abu vulkanik, jarak pandang yang menurun, gelombang tinggi serta material abu yang menempel pada perahu.
Data produksi di Pelabuhan Perikanan Kota Agung turut menunjukkan perubahan tajam. Pada 4 September 2026, produksi ikan mencapai 760 kilogram. Sehari kemudian, produksi turun menjadi 170 kilogram.
Produksi kembali meningkat pada 6 September menjadi 950 kilogram. Fluktuasi tersebut menunjukkan aktivitas perikanan mulai bergerak kembali, tetapi DKP masih memerlukan pemantauan lanjutan untuk melihat pola pemulihan secara konsisten.
Pesawaran Punya 1.941 Nelayan Terdampak
Di Kabupaten Pesawaran, DKP mencatat 1.941 nelayan berada di wilayah terdampak. Mereka tersebar di empat kecamatan pesisir.
Rinciannya:
- Teluk Pandan: 495 nelayan.
- Padang Cermin: 303 nelayan.
- Marga Punduh: 344 nelayan.
- Punduh Pidada: 799 nelayan.
Punduh Pidada menjadi wilayah dengan jumlah nelayan terdampak paling banyak di Pesawaran.
Namun, kondisi aktivitas nelayan tidak sama di seluruh kecamatan. Sebagian nelayan di Teluk Pandan masih melaut dengan meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, sebagian besar nelayan di Padang Cermin, Marga Punduh dan Punduh Pidada memilih tidak melaut sementara waktu.
Produksi Ikan Kalianda Turun 42,34 Persen
Dampak erupsi juga mulai terlihat dari monitoring produksi pendaratan ikan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda.
DKP mencatat produksi pada periode pembanding sebelum kejadian mencapai 2.014 kilogram. Saat terjadi gangguan, produksi turun menjadi 1.161,3 kilogram.
Artinya, produksi pendaratan ikan turun 852,7 kilogram atau 42,34 persen dibandingkan kondisi pembanding.
Tiga hari setelah kejadian, produksi mulai meningkat menjadi 1.426 kilogram. Angka tersebut naik 22,80 persen dibandingkan produksi saat gangguan, meski masih berada sekitar 29,20 persen di bawah kondisi sebelum kejadian.
DKP belum menyimpulkan penurunan tersebut sebagai gambaran kondisi seluruh Lampung karena data produksi dari berbagai wilayah masih dalam proses pemantauan.
Bandar Lampung dan Pesisir Barat Ikut Terdampak
Di Kota Bandar Lampung, DKP mencatat 688 nelayan berada di wilayah terdampak. Pemantauan mencakup kawasan pesisir Panjang, Telukbetung Timur dan Bumi Waras.
Sementara itu, laporan awal dari Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan gangguan aktivitas nelayan di sejumlah wilayah pesisir. Gangguan berlangsung sekitar satu hari ketika material vulkanik dan gelombang tinggi memengaruhi kondisi perairan.
Wilayah tersebut mencakup Bangkunat, Ngaras, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Karya Penggawa, Way Krui, Pesisir Utara dan Lemong.
DKP mencatat belum ada korban jiwa maupun laporan penyakit akibat kejadian tersebut. Pendataan jumlah nelayan terdampak di Pesisir Barat masih terus berjalan.
DKP Belum Simpulkan Ada Pencemaran Ikan
Selain memantau aktivitas nelayan, DKP Lampung juga memperhatikan kondisi ikan dan kualitas perairan.
DKP belum menyimpulkan adanya pencemaran air laut atau kontaminasi ikan akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah membutuhkan hasil pemeriksaan laboratorium sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai perubahan kualitas air dan keamanan hasil perikanan.
Tim Pengujian UPTD PMHP DKP Provinsi Lampung telah mengambil sampel ikan pada 7 September 2026 di perairan Teluk Lampung, kawasan Lempasing, Bandar Lampung.
Tim memeriksa kondisi organoleptik serta parameter mikrobiologi seperti total bakteri dan E. coli. Pemeriksaan logam berat dan sejumlah parameter lain membutuhkan fasilitas laboratorium yang sesuai.
DKP Terus Pantau Nelayan dan Produksi Ikan
Bani mengatakan DKP Lampung akan terus memperbarui data dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap nelayan dan perikanan tangkap.
Pemantauan mencakup jumlah nelayan yang melaut, armada yang beroperasi, frekuensi melaut, hasil pendaratan ikan, kondisi perairan serta potensi dampak ekonomi terhadap rumah tangga nelayan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, BPBD, UPTD pelabuhan perikanan dan instansi terkait untuk memperbarui data serta memantau perkembangan kondisi di lapangan,” ujar Bani.
DKP juga mengingatkan nelayan agar mengutamakan keselamatan. Nelayan perlu memperhatikan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau, cuaca dan kondisi gelombang sebelum berangkat melaut.
Dengan demikian, angka 9.189 nelayan menggambarkan jumlah nelayan yang berada di wilayah terdampak dan menjadi sasaran pemantauan. Angka tersebut bukan jumlah nelayan yang seluruhnya berhenti melaut. Tingkat gangguan aktivitas masih berbeda di setiap wilayah dan akan terus DKP evaluasi melalui pemantauan lapangan.***
