KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lampung memasuki tahap percepatan pada 2026. Pemerintah Provinsi Lampung kini mengejar penyelesaian verifikasi ribuan calon penerima agar bantuan perumahan segera masuk ke tahap pembangunan fisik.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menaikkan kuota bantuan RTLH Lampung hingga 455 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlahnya meningkat dari 2.390 unit pada 2025 menjadi 13.276 unit pada 2026.
Lonjakan kuota tersebut menjadi perhatian Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia meminta jajaran pemerintah daerah mempercepat verifikasi dan mengawal pelaksanaan program hingga pembangunan rumah selesai.
13.276 Rumah Masuk Program Bedah Rumah Lampung
Gubernur Mirza menyampaikan perkembangan program tersebut saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri PKP RI Maruarar Sirait secara virtual dari Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kamis (17/9/2026).
Menurut Mirza, Pemprov Lampung terus memperkuat koordinasi dengan satuan kerja dan balai kementerian untuk mempercepat verifikasi calon penerima.
Hingga 17 September 2026, tim masih harus memverifikasi sekitar 3.500 calon penerima. Pemprov Lampung menargetkan tim menyelesaikan seluruh proses tersebut pada akhir September.
“Alhamdulillah di Provinsi Lampung kita sudah buat tim bareng, Pak, dengan tim Satker, dengan tim Balai, ya selalu konsolidasi data, komunikasi. Sampai hari ini kurang 3.500 yang belum diverifikasi. Insyaallah saya sudah targetkan akhir September verifikasi semua selesai, dan Desember bisa 100 persen selesai untuk pembangunan fisik di RTLH,” jelas Gubernur.
Gubernur Mirza Kejar Target Pembangunan hingga Desember
Setelah tim menyelesaikan verifikasi, Pemprov Lampung akan mengawal pembangunan fisik rumah penerima bantuan.
Gubernur Mirza menargetkan pemerintah menyelesaikan pembangunan fisik RTLH hingga 100 persen pada Desember 2026.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Lampung tidak hanya mengandalkan koordinasi tingkat provinsi. Pemerintah juga mengajak bupati dan wali kota dari 15 kabupaten/kota di Lampung bergerak bersama.
Koordinasi tersebut membantu pemerintah daerah menyelesaikan kendala teknis dan administrasi selama proses verifikasi serta entri data pada sistem e-RTLH.
“Pak Menteri, intinya Pemda Provinsi Lampung siap melakukan percepatan dan pengawalan bersama bupati dan wali kota agar proses verifikasi dan entri data pada sistem e-RTLH dapat segera diselesaikan. Dan juga kita juga melakukan koordinasi setiap dua minggu sekali,” tambahnya.
Percepatan Program Dimulai dari Data
Besarnya tambahan kuota membuat proses verifikasi menjadi salah satu tahapan penting dalam program Bedah Rumah Lampung 2026.
Karena itu, Pemprov Lampung bersama tim Satker dan balai kementerian terus melakukan konsolidasi data. Mereka juga menjalankan koordinasi secara berkala untuk memastikan calon penerima memenuhi ketentuan program.
Selain itu, Pemprov Lampung menggelar koordinasi setiap dua minggu bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut membantu pemerintah memantau perkembangan verifikasi secara lebih cepat.
Dengan penyelesaian data pada September, pemerintah memiliki waktu untuk mengejar target pembangunan fisik hingga akhir tahun.
Pengembang dan Perbankan Ikut Didorong Bergerak
Selain pemerintah daerah, Gubernur Mirza juga akan mengajak asosiasi pengembang perumahan dan perbankan daerah dalam percepatan program.
Rencana tersebut mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait yang meminta pemerintah daerah menyiapkan program perumahan sejak lebih awal.
Maruarar menyebut pemerintah menjalankan program Bedah Rumah sekitar Agustus–September pada 2025. Sementara itu, pemerintah memulai pelaksanaan program pada Juni 2026.
Untuk 2027, pemerintah menargetkan pelaksanaan program mulai berjalan pada Februari.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya manusia, regulasi, dan sistem teknologi informasi jauh sebelum program berjalan.
Lampung Dapat Dukungan Program Hunian Lain
Dukungan sektor perumahan untuk Lampung pada 2026 tidak hanya mencakup program RTLH.
Kementerian PKP juga mendukung pembangunan Rusun TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang dengan kapasitas 60 unit dan empat lantai.
Selain itu, Kementerian PKP menangani kawasan permukiman kumuh Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat dengan luas 28,31 hektare.
Dari sektor pembiayaan, BP Tapera menyalurkan Kredit Rumah Subsidi FLPP sebesar Rp430 miliar kepada 3.593 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Lampung.
Berbagai program tersebut memperluas dukungan pemerintah terhadap penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Lampung.
Target Besar Program RTLH Lampung
Kenaikan kuota dari 2.390 unit menjadi 13.276 unit membuat program Bedah Rumah Lampung 2026 memiliki target jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kini, Pemprov Lampung mengejar dua target utama. Pertama, tim menargetkan seluruh verifikasi calon penerima selesai pada akhir September. Kedua, pemerintah mengejar penyelesaian pembangunan fisik hingga Desember 2026.
Gubernur Mirza menegaskan Pemprov Lampung siap mengawal proses tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota, kementerian, pengembang, serta pihak perbankan.
Dengan koordinasi lintas sektor, pemerintah menargetkan bantuan perumahan segera menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria program.***
