KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG — Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi.
Rapat membahas stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan berlangsung pada 14-15 November 2023 di Hotel Horison Bandarlampung.
Pemerintah mencari solusi atas kenaikan harga pangan. Beras dan cabai menjadi fokus pembahasan.
Kenaikan harga pangan dapat memengaruhi inflasi di Lampung. Karena itu, pemerintah mencari langkah untuk menjaga pasokan dan harga.
Kenaikan Harga Pangan Picu Kekhawatiran
Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung, Ir. Bani Ispriyanto, M.M., menyampaikan sambutan tertulis. Plt. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Ratna Gustin, membacakan sambutan tersebut.
Bani mengatakan kenaikan harga pangan dapat merugikan banyak pihak. Petani, pengolah pangan, pedagang, dan konsumen ikut merasakan dampaknya.
“Perubahan harga pangan yang tidak menentu tidak hanya menimbulkan keresahan sosial. Kondisi itu juga memengaruhi pengendalian inflasi,” kata Bani.
Menurut Bani, berbagai negara menjalankan kebijakan untuk menjaga harga pangan. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut untuk menjaga harga pangan pokok dan strategis.
Indonesia juga memiliki aturan mengenai stabilitas pangan. Pemerintah mengacu pada dua undang-undang.
Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga
Bani menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan pasokan pangan tetap tersedia.
Pemerintah juga perlu menjaga mutu dan harga pangan. Langkah itu membantu masyarakat mempertahankan daya beli.
Pada saat yang sama, pemerintah ingin melindungi pendapatan petani. Karena itu, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan.
Bani mengatakan pemerintah menerapkan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Pemerintah fokus mengatasi disparitas harga antara produsen dan konsumen.
Perbedaan harga dapat menciptakan keuntungan yang tidak seimbang. Kondisi tersebut juga dapat merugikan petani.
“Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin produsen atau petani mendapatkan harga yang layak. Karena itu, kita membutuhkan keseimbangan harga yang saling menguntungkan,” tandas Bani.
Lampung Cari Solusi Harga Beras dan Cabai
Bani mengatakan rapat koordinasi membantu pemerintah mencari solusi. Pemerintah merespons kenaikan harga sejumlah bahan pangan.
Melalui rapat tersebut, peserta menyusun langkah pengendalian harga. Beras dan cabai menjadi komoditas utama dalam pembahasan.
Bani juga menyoroti peran pelaku usaha dalam rantai distribusi. Karena itu, ia mendorong kerja sama dengan berbagai asosiasi.
“Kami berharap rantai distribusi pemasaran berjalan lebih efisien. Harga konsumen juga perlu tersampaikan dengan baik kepada petani,” ujarnya.
Selain itu, Bani mendorong kelancaran informasi pasar antardaerah. Ia juga meminta semua pihak mencegah praktik patron-client.
Praktik patron-client muncul ketika pelaku usaha tertentu menguasai pasokan suatu wilayah. Pemerintah juga ingin mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar.
Stabilisasi Harga Hadapi Panen dan Paceklik
Bani menjelaskan manfaat program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Program tersebut membantu petani menghadapi perubahan harga.
Saat panen raya, pasokan pangan meningkat. Kondisi itu dapat menekan harga komoditas.
Sebaliknya, masa paceklik dapat mendorong harga naik. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan pasokan pada kedua kondisi tersebut.
“Kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan membantu mengatasi anjloknya harga saat panen raya. Program ini juga membantu menghadapi harga tinggi saat paceklik,” kata Bani.
Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan program tersebut untuk mengendalikan harga. Pemerintah juga dapat menjaga pasokan saat jumlah pangan meningkat atau menurun.
Lampung Perkuat Koordinasi dengan Pelaku Usaha
Plt. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas TPH Provinsi Lampung, Ratna Gustin Pancaswati, S.P., mengatakan rapat bertujuan menyamakan persepsi.
Peserta juga membahas langkah menjaga stabilitas harga pangan. Beras dan cabai kembali menjadi fokus utama.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap koordinasi dengan pelaku usaha beras dan cabai semakin kuat,” kata Gustin.
Menurutnya, koordinasi dapat membantu pemerintah mencari solusi. Terutama untuk mengatasi kenaikan harga pangan pokok.
“Kami juga ingin mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok serta strategis. Upaya tersebut mencakup tingkat produsen dan konsumen,” pungkasnya.
Rapat Hadirkan 50 Peserta
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung, Ely Nuratni Sari, S.P., M.M., menjelaskan jumlah peserta.
Rapat tersebut menghadirkan 50 peserta. Mereka berasal dari sejumlah instansi dan pelaku usaha terkait.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional menjadi salah satu narasumber. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung juga memberikan materi.
Selain itu, Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) ikut memberikan masukan. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) juga mengikuti rapat.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap stabilitas pasokan tetap terjaga. Pemerintah juga ingin menjaga harga beras dan cabai di Lampung.***
