KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung tengah merancang cetak biru pembangunan kawasan pesisir Samudra Hindia. Langkah strategis tersebut tertuang dalam Rapat Pleno Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Lampung pada Selasa (14/7/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin langsung pembahasan draf tata ruang Kabupaten Pesisir Barat ini.
Mengenai hal itu, pemerintah daerah ingin memaksimalkan potensi pariwisata ombak internasional di Pesisir Barat. Kemudian, forum ini merumuskan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar ramah bagi investor global. Tentu saja, pembenahan regulasi tata ruang menjadi fondasi utama sebelum mendatangkan modal asing skala besar.
Menghubungkan Misi Asta Cita dengan Surga Selancar Kelas Dunia
Lalu, Sekdaprov Marindo menjelaskan bahwa penataan ruang ini menyokong penuh program pembangunan nasional Asta Cita. Sebab, Pesisir Barat memiliki posisi sangat strategis dalam Koridor Ekonomi Wilayah III di Provinsi Lampung. Pemerintah menetapkan daerah tersebut sebagai pusat pengembangan ekonomi biru sekaligus destinasi unggulan bahari.
Sementara itu, Marindo menginginkan iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum zonasi wilayah. Sebab, aturan tata ruang yang jelas akan melindungi wilayah konservasi dari kerusakan ekologi akibat pembangunan. Pemerintah daerah optimis pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan kelestarian alam yang asri.
“Penataan ruang harus mampu menjadi instrumen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” tegas Sekdaprov Marindo Kurniawan.
Mempersiapkan Wajah Baru Pesisir Barat untuk 20 Tahun ke Depan
Di samping itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko mengamini pentingnya sinkronisasi dokumen wilayah ini. Tedi menilai bahwa rancangan tata ruang baru ini akan menentukan nasib pembangunan kota selama dua dekade. Oleh karena itu, penataan ruang wajib menguntungkan nelayan lokal dan pelaku industri pariwisata.
Selanjutnya, perwakilan Dinas PKP-CK Lampung Vika Fitri Indra memastikan dokumen ranperda telah lolos verifikasi ketat. Vika menyebutkan bahwa berkas administrasi siap naik ke tahap pembahasan lintas sektoral di tingkat kementerian. Kesimpulannya, kesepakatan pleno ini mempercepat langkah Pesisir Barat bersaing di kancah pariwisata internasional.***
