KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG –– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat pembahasan penilaian kinerja melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Ia juga membahas penguatan skema creative financing di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (19/6/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah juga memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, jajaran perangkat daerah mengevaluasi indikator yang digunakan Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kinerja keuangan daerah.
Peserta rapat membahas capaian Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan indikator IPKD. Kementerian Dalam Negeri mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui enam aspek utama. Aspek tersebut meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja APBD, transparansi keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD.
Sekda Lampung Tekankan Akuntabilitas dan Kualitas Data
Marindo Kurniawan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ia meminta seluruh perangkat daerah menjalankan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan secara konsisten.
Selain itu, ia juga meminta perangkat daerah meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan. Ia juga mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola data keuangan.
Marindo menegaskan bahwa kualitas data harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Setiap operator harus menginput data secara akurat. Data tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Data yang dientri harus mencerminkan pekerjaan kita yang baik. Kita tidak hanya mengejar prestasi. Kita ingin masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah memiliki tata kelola yang baik,” ujar Marindo.
Lebih lanjut, ia menegaskan dukungan terhadap komitmen Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Komitmen tersebut adalah mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Pemprov Lampung Perkuat Skema Creative Financing
Selain membahas IPKD, rapat juga mengulas strategi creative financing. Strategi ini bertujuan memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung menilai kebutuhan pembangunan terus meningkat. Namun, kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat inovasi pembiayaan.
Pemprov Lampung mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah juga memperkuat peran BUMD. Selain itu, Pemprov meningkatkan kinerja BLUD dan memanfaatkan aset daerah secara produktif.
Pemerintah juga memperkuat program CSR. Di samping itu, pemerintah memperluas kerja sama dengan badan usaha melalui skema kemitraan strategis.
Langkah tersebut mempercepat pelaksanaan program prioritas. Pemerintah juga tidak hanya bergantung pada APBD.
Dukung Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Pemprov Lampung terus memperkuat tata kelola keuangan daerah. Pemerintah juga meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.
Marindo meminta seluruh perangkat daerah memperkuat transparansi. Ia juga meminta efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya.
Dengan langkah tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah juga meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Seluruh upaya tersebut mendukung visi Lampung Maju. Upaya ini juga memperkuat kontribusi Lampung menuju Indonesia Emas 2045.***
