KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan LKPP RI mendorong transformasi sistem pengadaan barang dan jasa. Fokus utama kebijakan ini adalah digitalisasi dan perluasan akses UMKM lokal ke pasar pengadaan pemerintah.
Langkah ini juga bertujuan meningkatkan dampak belanja daerah. Selain itu, kebijakan ini memperkuat ekonomi pelaku usaha lokal.
Rp3,4 Triliun Pengadaan Jadi Peluang UMKM
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyebut pengadaan pemerintah membuka peluang besar bagi UMKM. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha lokal harus memanfaatkan kesempatan tersebut.
Ia menjelaskan APBD Lampung 2026 mencapai Rp8,1 triliun. Dari jumlah itu, Rp3,4 triliun masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Angka tersebut setara dengan 42 persen.
“Pengadaan harus memberi dampak ekonomi nyata,” kata Marindo di Bandar Lampung, Kamis (18/06/2026).
Ia meminta UMKM Lampung ikut bersaing dalam sistem pengadaan pemerintah.
E-Katalog Perluas Akses UMKM
Pemprov Lampung mempercepat digitalisasi pengadaan. Pemerintah menguatkan sistem e-katalog lokal.
Langkah ini membuat harga lebih transparan. Selain itu, sistem ini meningkatkan efisiensi belanja daerah.
Pemerintah juga menekan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan sistem digital, proses pengadaan menjadi lebih terbuka.
Marindo menargetkan UMKM Lampung mampu bersaing di pasar nasional. Ia juga menyebut peluang APBN untuk UMKM mencapai sekitar Rp300 triliun.
LKPP Dampingi 100 Pelaku Usaha Lampung
Direktur Utama Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP, Dwi Rahayu Eka Setyowati, menjelaskan LKPP mendampingi pelaku usaha di Lampung.
Sebanyak 100 UMKM dan koperasi ikut dalam program ini. LKPP memberikan pendampingan teknis dan regulasi.
Pendampingan juga mencakup proses masuk ke sistem digital pengadaan. Selain itu, LKPP memperkenalkan E-Katalog Versi 6.
“Pasar pengadaan pemerintah terbuka untuk semua pelaku usaha,” ujar Dwi.
Ia meminta UMKM Lampung aktif masuk ke sistem, bukan hanya menjadi pengamat.
Dorong UMKM Lampung Naik Kelas
Pemprov Lampung dan LKPP ingin UMKM siap menghadapi sistem pengadaan digital. Keduanya juga mendorong peningkatan kualitas produk lokal.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya inovasi dan daya saing UMKM.
Melalui sistem digital, UMKM Lampung diharapkan naik kelas. Mereka juga diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional.
Sekdaprov Lampung membuka kegiatan ini secara resmi. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis bersama narasumber LKPP dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Lampung.***
