KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan dengan membuka ruang dialog bersama pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P., dalam audiensi bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kamis (28/08/2025).
Turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Achmad Saefulloh, mewakili Gubernur Lampung. Audiensi ini menjadi forum terbuka untuk membahas berbagai isu krusial ketenagakerjaan yang menjadi perhatian serikat pekerja.
“Pemerintah Provinsi Lampung siap menjadi fasilitator dan jembatan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha. Semua aspirasi buruh akan kami tampung dan sampaikan kepada pemerintah pusat maupun forum koordinasi daerah,” ujar Dr. Gusnom sapaan Agus Nompitu dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, perwakilan MPBI menyampaikan enam poin aspirasi utama, di antaranya:
1. Penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap kebijakan upah murah.
2. Penghentian praktik PHK sepihak, pembentukan Satgas PHK, dan pelaksanaan Desk Ketenagakerjaan.
3. Reformasi pajak perburuhan.
4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
5. Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi.
6. Revisi UU Pemilu dan perancangan ulang sistem Pemilu 2029.
Menanggapi tuntutan tersebut, Agus Nompitu menegaskan bahwa Disnaker Provinsi Lampung akan melakukan pengkajian lebih lanjut dan menyusun langkah strategis sesuai kewenangan daerah.
“Kami terbuka untuk membentuk forum tripartit secara periodik, agar seluruh persoalan tidak mengendap. Dialog sosial adalah solusi jangka panjang,” tambah Agus.
Sementara itu, Achmad Saefulloh menegaskan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha, agar iklim ekonomi tetap kondusif dan inklusif.
“Keberhasilan pembangunan daerah tak lepas dari harmoni dunia usaha dan perlindungan buruh. Pemerintah berkomitmen menciptakan ruang dialog yang berkeadilan,” ujar Achmad membacakan sambutan Gubernur.
Audiensi ini diakhiri dengan penyerahan dokumen pernyataan sikap dan pokok pikiran MPBI oleh Sulaiman Ibrahim, Ketua DPW Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Lampung, kepada perwakilan Gubernur.
Agus Nompitu menyampaikan bahwa langkah berikutnya adalah mengintensifkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pengusaha dan aparat penegak hukum, guna mencegah konflik industrial dan memaksimalkan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja.
“Pemprov Lampung terus berkomitmen menciptakan ketenagakerjaan yang manusiawi, berkeadilan, dan produktif. Semua pihak harus duduk bersama, karena pembangunan butuh sinergi, bukan konflik,” tegasnya.***
