ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG –— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia. Saat ini, Pemprov Lampung sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 12 kali berturut-turut. Prestasi membanggakan ini berjalan seiring dengan keberhasilan menekan laju inflasi daerah hingga menjadi terendah kedua secara nasional.
Mengenai hal itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan laporan manis tersebut di hadapan para anggota dewan. Ia memaparkan keberhasilan kinerja APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada Senin (20/7/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa deretan rekor prestasi tersebut membuktikan komitmen kuat pemerintah dalam mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel.
Inflasi 1,25 Persen Bikin Daya Beli Warga Lampung Terjaga
Lalu, Gubernur merincikan angka inflasi Provinsi Lampung yang bertahan di level sangat stabil yaitu 1,25 persen sepanjang 2025. Capaian luar biasa ini langsung berdampak positif pada stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat di pasar. Selain inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi Lampung juga tumbuh pesat hingga menyentuh angka 5,28 persen.
“Capaian WTP dan indikator makro ini merupakan hasil sinergi Pemprov, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Senin.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung naik signifikan hingga mencapai angka 73,98. Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil pangkas turun menjadi 9,66 persen dengan tingkat pengangguran terbuka di posisi 4,21 persen. Rangkaian data positif ini menunjukkan bahwa alokasi APBD benar-benar bekerja menurunkan angka kemiskinan warga.
Prinsip Value for Money Jadi Kunci Efektivitas Belanja Daerah
Berikutnya, Gubernur mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri dengan predikat WTP. Pihak pemerintah provinsi berkomitmen menerapkan prinsip value for money dalam menyerap setiap rupiah belanja daerah. Langkah efisiensi ini menjamin bahwa setiap program pembangunan harus berdampak langsung bagi peningkatan pelayanan publik.
“Yang ingin kita wujudkan bukan sekadar laporan keuangan yang baik, tetapi pembangunan yang merata dan kesejahteraan nyata,” tegas Rahmat Mirzani Djausal.
Kemudian, Pemprov Lampung mencatatkan penyerapan belanja daerah sebesar 85,57 persen dari total alokasi anggaran 2025. Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan DPRD untuk memastikan seluruh rupiah anggaran APBD menghasilkan manfaat yang optimal. Kesimpulannya, kinerja keuangan yang akuntabel ini menjadi pondasi kokoh menuju masa depan Lampung yang makin maju.***
