KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang lebih besar bagi investasi industri hilir berbasis komoditas pertanian.
Posisi geografis Lampung menjadi salah satu modal utama. Kedekatan dengan pelabuhan juga mendukung pengembangan rantai pasok antardaerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pemerintah ingin mendorong industri mengolah komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah.
Hal tersebut ia sampaikan saat menerima audiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (18/9/2026).
“Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arah utamanya adalah menghilirisasi pertanian-pertanian yang ada di kita,” ujar Gubernur Mirza.
Lampung Ingin Tarik Investasi Industri Hilir
Lampung memiliki basis ekonomi yang kuat pada sektor pertanian. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pengembangan industri pengolahan.
Gubernur Mirza menilai sektor hilir dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi komoditas daerah.
Investasi industri juga dapat menciptakan keterhubungan antara petani, pelaku usaha, industri pengolahan, hingga sektor distribusi.
“Pemerintah, kami, nomor satu adalah bagaimana menjadikan Provinsi Lampung ini provinsi yang kompetitif dalam melakukan investasi untuk hilirisasi,” tegasnya.
Menurut Mirza, pemerintah perlu membangun ekosistem usaha yang mampu menarik investor.
Kepastian usaha dan persaingan yang sehat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem tersebut.
KPPU Soroti Potensi Persaingan Usaha Lampung
Ketua KPPU RI M. Fanshurullah Asa melihat Lampung memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya tarik investasi.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian KPPU ialah Indeks Persaingan Usaha (IPU).
Data KPPU mencatat IPU Lampung mencapai 5,04 pada 2025. Angka itu meningkat dari 4,98 pada 2024.
Capaian tersebut juga berada di atas rata-rata nasional. IPU nasional pada 2025 mencapai 5,01.
Fanshurullah mengatakan, peningkatan indeks dapat menjadi salah satu bagian dari gambaran iklim persaingan usaha di daerah.
“Kalau indeks persaingan usahanya tinggi, itu bisa menjadi daya tarik. Mau foreign direct investment atau investasi dari mana pun, silakan ke Lampung karena indeks persaingan usahanya bagus,” katanya.
KPPU juga mendorong pemerintah daerah menjaga persaingan usaha melalui kebijakan yang tepat.
Untuk mendukung hal tersebut, KPPU menyiapkan daftar periksa kebijakan persaingan usaha.
Instrumen itu memiliki 13 poin. Pemerintah daerah dapat menggunakannya saat menyusun regulasi.
Rantai Pasok Lima Provinsi
Selain potensi komoditas, Lampung memiliki keunggulan dari sisi konektivitas.
Gubernur Mirza menyebut kedekatan Lampung dengan pelabuhan dapat mendukung aktivitas logistik.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi industri untuk membangun rantai pasok dengan wilayah lain.
“Industri-industri ke depan kita undang untuk menghilirisasi komoditas yang ada. Bukan hanya Lampung, karena kita dekat dengan pelabuhan. Jadi supply chain-nya bisa mengambil aglomerasi lima provinsi,” kata Gubernur.
Konsep tersebut membuat pengembangan industri tidak hanya bergantung pada bahan baku dari Lampung.
Pelaku industri juga dapat mengakses komoditas dari wilayah lain. Selanjutnya, industri dapat mengolahnya di Lampung.
Pola tersebut berpotensi memperluas aktivitas ekonomi. Peluangnya mencakup perdagangan, transportasi, logistik, hingga industri pengolahan.
Hilirisasi Bukan Sekadar Bangun Pabrik
Gubernur Mirza menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas industri.
Pemerintah juga perlu membangun ekosistem yang menghubungkan sektor hulu dengan sektor hilir.
Petani menjadi bagian penting dalam rantai tersebut. Mereka memasok bahan baku bagi industri pengolahan.
Di sisi lain, industri membutuhkan kepastian pasokan dan pasar. Pelaku usaha juga membutuhkan infrastruktur serta sistem distribusi yang efisien.
Karena itu, pengembangan hilirisasi membutuhkan kerja sama banyak pihak.
Pemprov Lampung juga perlu memastikan kebijakan daerah mendukung iklim investasi yang sehat.
KPPU dan Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi
Pertemuan KPPU dan Pemprov Lampung turut membahas pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan dunia usaha dan masyarakat.
KPPU ingin membantu pemerintah daerah mencegah kebijakan yang berpotensi mengganggu persaingan usaha.
Gubernur Mirza menilai peran KPPU penting dalam membaca kondisi ekosistem dunia usaha.
“KPPU adalah salah satu instrumen pemerintah yang sangat strategis, terutama dalam membantu kami melihat ekosistem dunia usaha dan persaingan usaha. Semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, tumbuh, dan sustain,” ujar Mirza.
Kolaborasi kedua pihak dapat mendukung agenda investasi dan hilirisasi di Lampung.
Pemerintah daerah kini memiliki peluang untuk mengembangkan komoditas pertanian melalui industri bernilai tambah.
Pada saat yang sama, KPPU mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.
Jika kedua agenda tersebut berjalan seiring, Lampung dapat memperkuat ekosistem industri berbasis komoditas.
Potensi itu tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan investasi. Hilirisasi juga dapat memperkuat rantai pasok dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.***
