KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG -– Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memperkuat ekonomi daerah dengan fokus pada pengendalian inflasi dan mendorong sertifikasi produk halal. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dan disertai dengan diskusi mengenai sertifikasi produk halal. Rapat ini diikuti oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Zainal Abidin, yang berlangsung di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, dalam sambutannya menyoroti besarnya potensi Indonesia dalam memanfaatkan sertifikasi halal. Meski Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, ia menekankan bahwa ketertiban sertifikasi halal di dalam negeri masih perlu ditingkatkan, karena Indonesia berada di posisi kedelapan dalam daftar negara dengan jumlah produk halal terbanyak, kalah dari China yang menduduki posisi pertama.
“Dengan tertib dalam sertifikasi halal, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin dunia dalam produk halal. Halal bukan hanya pasar domestik, tetapi juga internasional,” ujar Ahmad.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung program sertifikasi halal agar produk-produk yang belum bersertifikat dapat segera terverifikasi dan berpartisipasi dalam pasar global.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa program sertifikasi halal tidak ada kaitannya dengan agenda Islamisasi. Ia menekankan bahwa sertifikasi halal lebih berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi Indonesia, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat mayoritas Muslim yang cenderung memilih produk halal.
“Dengan 87% populasi Muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi penting. Kita harus memperkuat pasar lokal terlebih dahulu, dan selanjutnya memperluas pasar internasional,” kata Tito, seraya menekankan pentingnya produk halal lokal untuk mendominasi pasar domestik.
Selain sertifikasi halal, pengendalian inflasi juga menjadi agenda utama dalam rapat tersebut. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi Indonesia pada Februari 2025 menunjukkan penurunan sebesar -0,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap daerah menghadapi tantangan yang berbeda terkait angka inflasi.
“Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar inflasi tetap terjaga dalam rentang yang ideal, antara 1,5%-3,5%. Ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi,” kata Tito.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan rincian inflasi pada Februari 2025. Ia menjelaskan bahwa inflasi inti meningkat sebesar 0,25%, dengan komoditas seperti emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil sebagai penyumbang utama. Di sisi lain, komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen bergejolak mengalami deflasi masing-masing sebesar 2,65% dan 0,93%, yang disebabkan oleh penurunan harga barang seperti tarif listrik, daging ayam, cabai, dan telur.
Amalia juga menambahkan bahwa sektor perumahan serta pangan menjadi kontributor utama terhadap deflasi yang terjadi pada bulan tersebut.***
