KRAKATOA.ID, LAMPUNG TIMUR – Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kerja sama investasi hijau dengan perusahaan global Amazon, khususnya di sektor perdagangan karbon. Peluang tersebut mengemuka dalam kunjungan lapangan terkait potensi investasi hijau sektor kehutanan di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Selasa (10/2/2026).
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan Pemprov Lampung menyambut baik ketertarikan investor global terhadap potensi karbon yang dimiliki daerah. Menurutnya, Lampung memiliki sumber daya alam yang besar dan sejalan dengan agenda global penurunan emisi gas rumah kaca.
“Lampung memiliki kawasan hutan dan perhutanan sosial yang potensial untuk dikembangkan sebagai bagian dari perdagangan karbon. Ini menjadi peluang strategis, tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” ujar Jihan.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mendukung investasi hijau yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Investasi yang masuk diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami ingin investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun ekonomi daerah. Karena itu, pendekatannya harus kolaboratif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah menjelaskan bahwa calon investor yang hadir merupakan pihak yang berminat melakukan perdagangan karbon dengan Indonesia, termasuk melalui Provinsi Lampung.
“Mereka berencana melakukan carbon trading dengan Indonesia, dan Lampung menjadi salah satu lokasi yang diharapkan dapat melakukan transaksi tersebut,” jelas Yanyan.
Ia menyebutkan, Lampung memiliki potensi besar melalui skema perhutanan sosial yang memungkinkan penanaman dan pertumbuhan pohon sebagai penyerap karbon (carbon sink). Potensi tersebut terdapat baik di kawasan Taman Nasional Way Kambas maupun di sejumlah wilayah perhutanan sosial, seperti Kabupaten Pesawaran.
“Kami memperkenalkan kondisi Lampung agar investor memperoleh gambaran langsung mengenai potensi karbon yang dimiliki Provinsi Lampung,” ujarnya.
Yanyan menambahkan, proses menuju transaksi karbon masih membutuhkan tahapan yang panjang dan komprehensif. Namun, kunjungan lapangan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkenalkan Lampung di tingkat nasional maupun internasional.
“Setidaknya ini menjadi langkah awal untuk membuka jalan dan menunjukkan bahwa Lampung memiliki potensi karbon yang menjanjikan,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kehutanan. Dukungan kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem perdagangan karbon di daerah.
Sebagai informasi, Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai lokasi proyek percontohan nasional pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kementerian Kehutanan.
Melalui penunjukan tersebut, pemerintah pusat menilai Lampung layak menjadi motor penggerak kontribusi Indonesia terhadap komitmen Paris Agreement, khususnya dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.***
