ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), struktur ekonomi, serta pembangunan infrastruktur terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Bandar Lampung tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2027 yang digelar di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (16/3/2026).
Dalam sambutannya, Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan komitmen dalam merancang pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh hanya bersifat administratif. Kita harus memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Jihan, peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Pemerintah perlu memastikan akses pendidikan yang lebih baik, pemerataan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Ia menilai hal tersebut sangat penting mengingat Bandar Lampung memiliki posisi strategis sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Lampung.
“Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan di Lampung, Bandar Lampung memiliki peran penting dalam mencetak SDM unggul yang mampu menjadi penggerak ekonomi regional,” katanya.
Selain penguatan SDM, Jihan juga menekankan pentingnya penguatan struktur perekonomian. Ia mendorong sektor perdagangan dan jasa menjadi penggerak utama ekonomi perkotaan yang didukung oleh pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah.
Penguatan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan sektor pariwisata, serta penguatan sektor jasa pelayanan.
“Strategi tersebut dilakukan melalui peningkatan konektivitas dan sistem logistik, penguatan hilirisasi produk lokal, digitalisasi ekonomi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Di bidang infrastruktur, Jihan menekankan percepatan pembangunan jalan, peningkatan konektivitas kawasan perkotaan, serta penguatan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,19 miliar untuk penanganan empat ruas jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, sebesar Rp60,62 miliar dialokasikan untuk penanganan lima ruas jalan provinsi di wilayah tersebut.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya operasional kendaraan, menekan biaya distribusi barang, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan produktivitas dan akses ekonomi masyarakat.
Jihan juga menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di Bandar Lampung. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan drainase. Diperlukan penataan ruang, pembangunan infrastruktur yang tepat, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sistem pengelolaan air perkotaan terpadu berbasis solusi alam (nature-based solutions) guna meningkatkan daya serap air dan normalisasi sungai.
Dalam kesempatan itu, Jihan juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan daerah.
Ia menyebut keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung akan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Provinsi Lampung secara keseluruhan.
Berdasarkan data yang disampaikan, Bandar Lampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hampir Rp86 triliun, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen. Angka tersebut menyumbang sekitar 16,28 persen terhadap PDRB Provinsi Lampung yang mencapai Rp528,3 triliun pada tahun 2025.
Struktur ekonomi kota ini didominasi sektor industri pengolahan sebesar 19,85 persen, transportasi dan pergudangan 18,42 persen, serta perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,64 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bandar Lampung tercatat sebesar 81,26, yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia di kota tersebut tergolong baik dan menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Jihan menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, termasuk visi menuju Indonesia Emas 2045.
Pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan pembangunan pada sejumlah prioritas strategis, di antaranya penguatan ekonomi inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penurunan prevalensi stunting, peningkatan ketahanan bencana, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
“Mari kita buktikan bahwa perencanaan pembangunan yang kita susun hari ini menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bandar Lampung dan Provinsi Lampung,” pungkasnya.***
