KRAKATOA.ID, TULANG BAWANG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan tersebut berlangsung di GSG Menggala, Selasa (17/3/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 menjadi momentum penting memasuki fase akselerasi pembangunan daerah, seiring pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025–2029.
“Memasuki tahun ketiga RPJMD, kita berada pada fase akselerasi pencapaian target pembangunan. Oleh karena itu, dokumen RKPD harus sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan provinsi serta nasional,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memastikan keberhasilan pembangunan. Menurutnya, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
“Keberhasilan Tulang Bawang akan memperkuat capaian Provinsi Lampung. Sebaliknya, dukungan pemerintah pusat dan provinsi akan mempercepat kemajuan daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Jihan juga memaparkan capaian positif perekonomian Provinsi Lampung. Pada 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Angka kemiskinan tercatat menurun menjadi 9,66 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,21 persen.
Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10 persen dengan kontribusi sekitar 6,29 persen terhadap PDRB ADHB Provinsi Lampung yang mencapai Rp528,3 triliun pada 2025. Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
“Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” jelasnya.
Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan di Tulang Bawang tercatat 7,54 persen, lebih rendah dari rata-rata provinsi. Tingkat pengangguran terbuka juga relatif rendah, yakni 3,19 persen.
Untuk arah kebijakan pembangunan 2027, Pemerintah Provinsi Lampung mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Penguatan Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah”. Tema ini diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Secara spasial, Tulang Bawang masuk dalam Koridor Wilayah II yang diproyeksikan sebagai pusat agroindustri dan pariwisata budaya. Sejumlah program prioritas disiapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan terminal, pelabuhan perikanan, hingga penguatan ekonomi berbasis konsep blue economy dan green economy.
Pada sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Lampung pada 2026 mengalokasikan anggaran Rp143,7 miliar untuk rekonstruksi dan preservasi tiga ruas jalan provinsi di wilayah Tulang Bawang, serta tambahan Rp399,3 juta untuk penanganan dua ruas jalan desa.
“Pembangunan infrastruktur ini penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah, menekan biaya distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Jihan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui program “Desaku Maju”. Program ini mencakup penyediaan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar, pengadaan 82 unit mesin pengering (dryer) senilai Rp27,36 miliar, serta pelatihan vokasi bagi 528 penduduk desa dengan anggaran Rp6 miliar.
Bantuan keuangan khusus juga diberikan sebesar Rp10 juta per desa. Di Tulang Bawang, sebanyak 147 desa menerima alokasi dengan total anggaran Rp1,47 miliar.
“Program Desaku Maju diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan koperasi dan BUMDes,” jelasnya.
Wagub Jihan berharap Musrenbang RKPD 2027 dapat menghasilkan perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Dokumen RKPD bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan instrumen strategis yang menentukan kualitas pembangunan di masa mendatang,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan pembangunan daerah diharapkan berjalan secara terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas,” ujarnya.***
