KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Selera lidah masyarakat terhadap hidangan pedas tampaknya harus dibayar mahal bulan ini. Sebab, lonjakan harga komoditas “sambal” seperti cabai dan bawang merah kembali memicu kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Fenomena ini langsung memicu alarm waspada bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Oleh karena itu, Pemprov Lampung bergerak cepat mengantisipasi fluktuasi ini. Mereka mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026 secara virtual. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni, memimpin tim Lampung dari Command Center Diskominfotik, Senin (22/6/2026).
BPS Catat Tiga Komoditas Utama Penentu Inflasi
Dalam rakor tersebut, Kementerian Dalam Negeri RI memaparkan peta rona merah harga pangan nasional. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi faktor penentu utama kenaikan IPH. Selain itu, harga beras medium dan premium juga ikut merangkak naik di pasaran.
Melihat kondisi ini, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta pemda tidak tinggal diam. Terutama, pemda harus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk merumuskan langkah taktis.
“Daerah dengan kenaikan IPH tinggi harus segera berkoordinasi lintas wilayah melalui TPID. Bukan hanya itu, pemda wajib memastikan program gerakan menanam cabai berjalan tepat sasaran,” tegas Tomsi Tohir.
Peternak Lokal Masuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Di sisi lain, pemerintah pusat menyiapkan strategi unik untuk menstabilkan harga pangan hewani. Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini mengintegrasikan peternak lokal ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui kebijakan ini, peternak lokal akan bertindak sebagai pemasok utama telur dan daging ayam ras. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjaga gizi anak, tetapi juga menjamin kepastian harga di tingkat peternak.
Mengenai pasokan beras, pemerintah terus mempercepat operasi pasar melalui program SPHP. Alhasil, hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP nasional telah menyentuh angka 359.000 ton. Meskipun demikian, pemerintah daerah juga gencar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) demi membantu daya beli warga.
Respons Cepat Pemprov Lampung Amankan Pasar
Sebagai respons cepat, Pemprov Lampung berkomitmen penuh menyelaraskan kebijakan pusat dengan kondisi riil di lapangan.
Oleh sebab itu, menjelang awal Juli nanti, Pemprov Lampung makin memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah taktis ini sangat krusial guna menjinakkan harga cabai dan bawang. Hal ini sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan pokok di seluruh pasar lokal Lampung.***
