KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengubah arah pengelolaan sampah menjadi peluang investasi hijau. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Yayasan Boemi dan Kita (BoemiKita) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia di Bandarlampung, Senin (22/6/2026).
Pertemuan ini tidak hanya membahas kebersihan lingkungan. Namun, pemerintah langsung mengarahkan diskusi pada potensi ekonomi dari sampah.
TPS3R Didorong Menjadi Pusat Ekonomi, Bukan Sekadar Fasilitas
Pemprov Lampung mendorong reaktivasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R). Pemerintah juga menargetkan TPS3R berfungsi sebagai pusat ekonomi sirkular.
Selain itu, pemerintah ingin memperkuat penyerapan sampah anorganik secara berkelanjutan. Dengan cara ini, sampah dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi daerah.
Di sisi lain, pemerintah menemukan banyak TPS3R belum beroperasi optimal. Kondisi ini muncul karena kurangnya pendampingan dan sistem pengelolaan yang kuat.
Kolaborasi Hijau Perkuat Skema Investasi Sampah
Sementara itu, Pemprov Lampung menggandeng berbagai pihak untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah. Global Green Growth Institute (GGGI) mengambil peran sebagai delivery partner.
Selain itu, Indonesia Investment Exchange (IIX) memberi masukan sebagai penasihat. Bappenas mengoordinasikan kebijakan sebagai host agency. Pemprov Lampung menjalankan fungsi regulator.
Di lapangan, operator lokal mengelola kegiatan teknis. Sementara itu, BoemiKita memperkuat edukasi dan pendampingan masyarakat.
Dengan skema ini, Lampung mulai membangun fondasi investasi hijau di sektor persampahan.
Sampah Diubah Menjadi Peluang Ekonomi Baru
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan perubahan paradigma pengelolaan sampah. Ia menolak pandangan bahwa sampah hanya menjadi beban daerah.
“Persoalan sampah di Lampung sangat besar dan mengkhawatirkan. Kami mengubahnya menjadi peluang ekonomi,” kata Jihan.
Selain itu, Pemprov Lampung menargetkan program waste to energy pada 2029. Pemerintah menyesuaikan target ini dengan arah kebijakan nasional.
Dengan demikian, pemerintah mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber energi baru.
TPS3R Jadi Titik Awal Transformasi Sistem Pengelolaan
Lebih lanjut, Pemprov Lampung menetapkan TPS3R sebagai titik awal transformasi. Pemerintah memperkuat fasilitas yang sudah ada dan mengaktifkan kembali unit yang tidak berjalan.
Selain itu, Pemprov Lampung melanjutkan kerja sama dengan Danantara. Program tersebut mencakup Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.
Kemudian, pemerintah memperluas program ke 12 kabupaten/kota lain di Lampung. Langkah ini mempercepat pemerataan sistem pengelolaan sampah.
Edukasi Masyarakat Perkuat Sistem dari Hulu
Di sisi lain, pemerintah fokus memperbaiki perilaku masyarakat dari hulu. Pemerintah menilai sebagian besar masalah sampah berasal dari kurangnya pemilahan.
Selain itu, banyak TPS3R tidak berfungsi maksimal karena rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat edukasi lingkungan secara berkelanjutan.
Akhirnya, Pemprov Lampung berharap kolaborasi BoemiKita dan GGGI mempercepat transformasi pengelolaan sampah. Pemerintah juga menargetkan Lampung menjadi daerah percontohan ekonomi sirkular di Indonesia.***
