KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan strategi berkelanjutan dalam mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan nutrisi para siswa di dalam ruang kelas semata. Namun, mereka juga mengusung konsep tata kelola lingkungan yang bersih sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Selanjutnya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen hijau tersebut saat meninjau hari pertama sekolah. Jihan mendatangi SD Negeri 01 Ketapang dan SMP YPPL Panjang di Kota Bandar Lampung pada Senin (13/7/2026). Ia memantau langsung mata rantai pasokan makanan dari hilir hingga ke tangan para pelajar.
Maksimalkan Sisa Makanan Menjadi Kompos dan Pakan Maggot
Mengenai hal itu, Jihan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap manajemen pengelolaan sampah organik. Ia meminta pihak pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Panjang bertindak bijak. Wagub menginstruksikan agar kru dapur tidak membuang sisa sisa bahan makanan ke tempat pembuangan akhir.
Kemudian, pihak SPPG wajib mengolah kembali sisa sisa makanan layak menjadi pupuk kompos penyubur tanaman. Mereka juga bisa menyalurkan limbah organik tersebut kepada para pembudidaya sebagai pakan utama maggot. Langkah cerdas ini terbukti efektif menekan volume sampah harian di area pusat produksi logistik gizi.
Serap Bahan Baku Lokal Lewat Sinergi Koperasi dan BUMDes
Tentu saja, dampak positif program ini juga langsung menyentuh para pelaku usaha di tingkat tapak. Pemerintah Provinsi Lampung mewajibkan seluruh SPPG untuk membeli bahan baku dari jaringan ekonomi lokal. Pihak pengelola dapur menyerap pasokan sayur, lauk, dan beras melalui koperasi unit desa serta BUMDes.
Lalu, pelibatan aktif UMKM ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat petani tradisional. Langkah strategis tersebut sekaligus memastikan kesegaran kualitas bahan makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak. Sinergi kuat ini menciptakan perputaran roda ekonomi yang mandiri di sekitar wilayah operasional sekolah.
Badan Gizi Nasional Bersama Kejaksaan Kawal Ketat Transparansi Anggaran
Sementara itu, sistem pengawasan berlapis turut mengawal jalannya proyek pemenuhan gizi skala besar ini. Badan Gizi Nasional menggandeng Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan pemantauan anggaran secara rutin tiap bulan. Tim gabungan juga mewajibkan pihak SPPG memajang daftar harga serta variasi menu secara terbuka.
Oleh karena itu, masyarakat luas bisa ikut mengawasi jalannya program melalui kanal aduan yang tersedia. Pemerintah daerah berharap model kerja sama yang transparan ini dapat menjaga keberlanjutan masa depan anak. Tumbuh kembang generasi muda Lampung pun dapat berjalan optimal berkat asupan makanan yang sehat dan berkualifikasi.***
