KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG -— Di tengah tantangan ketimpangan akses pendidikan dan disparitas pembangunan antardaerah, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam menyukseskan program nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ingin Lampung tampil sebagai provinsi percontohan dalam pelaksanaan tahap awal program tersebut.
Hal itu ditegaskan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, dalam rapat koordinasi tindak lanjut pembangunan Sekolah Rakyat di Ruang Sakai Sambayan, Senin (5/5/2025). Firsada menyebut bahwa Lampung telah bergerak cepat, termasuk dalam mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi prioritas untuk pembangunan tahap pertama.
“Kami tidak ingin hanya menunggu. Lampung ingin jadi yang terdepan dalam implementasi Sekolah Rakyat. Ini bukti bahwa daerah punya peran penting dalam mempercepat keberhasilan program nasional,” ujar Firsada.
Dua lokasi telah diusulkan ke pemerintah pusat, yakni Kota Baru di Kabupaten Lampung Selatan dan Slusuban di Lampung Tengah. Kota Baru dipilih sebagai prioritas karena dinilai paling siap dari sisi legalitas lahan dan ketersediaan infrastruktur dasar.
Program Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pendekatan pendidikan karakter, menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan tertinggal. Pemprov Lampung menyambut baik pendekatan tersebut dan menyelaraskannya dengan misi pembangunan sumber daya manusia yang telah dicanangkan Gubernur Mirza.
“Gubernur ingin agar Lampung tidak hanya menjadi pelaksana program, tapi juga pelopor dan inovator dalam pendidikan berbasis keadilan sosial,” lanjut Firsada.
Kepala Dinas Sosial Lampung, Aswarodi, menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pemenuhan dokumen administrasi yang menjadi syarat pembangunan tahap awal. “Kami bergerak cepat agar Lampung tidak sekadar ikut, tapi memimpin,” tegasnya.
Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menjadi faktor penting, terutama dalam memfasilitasi penyelesaian administratif dan teknis yang diperlukan agar program bisa segera dimulai pada Juli 2025.
Program Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 titik secara nasional, dengan 47 titik dibiayai Kementerian PUPR dan sisanya oleh Kementerian Sosial. Jika Lampung berhasil masuk ke daftar tahap awal, maka provinsi ini akan menegaskan posisinya sebagai daerah yang responsif terhadap kebijakan strategis nasional.
“Ini soal keberpihakan. Jika pemerintah pusat menunjukkan kepedulian melalui program ini, maka daerah pun harus tanggap. Kita ingin Lampung tampil sebagai bukti bahwa kolaborasi pusat-daerah bisa menghasilkan lompatan sosial,” pungkas Firsada.***
