KRAKATOA.ID (VOA) — Pemerintahan Israel yang berhaluan nasionalis-religius menyetujui pembangunan sekitar 5.700 unit hunian baru bagi pemukim Yahudi di daerah Tepi Barat yang diduduki pada Senin (26/6), meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat untuk menghentikan perluasan permukiman yang dianggap oleh Washington sebagai hambatan dalam proses perdamaian dengan Palestina.
Rencana persetujuan unit perumahan di berbagai wilayah Tepi Barat itu telah disetujui oleh Dewan Perencanaan Tertinggi Israel. Persetujuan akhir diberikan bagi 818 unit, sementara yang lain masih dalam berbagai tahap menuju persetujuan. Pemimpin pemukim Yahudi memuji keputusan tersebut.
Sebagian besar negara menganggap permukiman yang didirikan di atas lahan yang dicaplok oleh Israel pada perang Timur Tengah tahun 1967 itu ilegal. Kehadirannya adalah salah satu masalah mendasar dalam konflik Israel-Palestina.
Bangsa Palestina berusaha mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sementara pemukim Israel menggunakan alasan hubungan sejarah bangsa Yahudi dengan tanah tersebut untuk membenarkan pemukiman. Perundingan damai yang ditengahi Amerika Serikat menemui jalan buntu sejak 2014.
Sejak kembali menjadi perdana menteri Israel Januari lalu, koalisi Benjamin Netanyahu telah menyetujui pembangunan lebih dari 7.000 unit hunian baru, paling jauh di Tepi Barat.
“Pemerintah Israel mendorong kami dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menuju pencaplokan penuh wilayah Tepi Barat,” kata organisasi pemantau permukiman Peace Now dalam sebuah pernyataan.
Melonjaknya aksi kekerasan dalam beberapa minggu terakhir di Tepi Barat, yang mencakup penyerbuan kota-kota dan desa-desa warga Palestina oleh para pemukim Israel, memicu kecaman dunia internasional dan keprihatinan Gedung Putih. [rd/lt]