KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan capaian strategis sekaligus tantangan krusial sektor kelistrikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI. Pertemuan berlangsung di Hotel Radisson, Kamis (5/2/2026), dengan penegasan komitmen Lampung untuk menjadi pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto menyampaikan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Lampung telah mencapai 99,85 persen. Meski hampir menyentuh angka sempurna, tantangan besar masih dihadapi dalam menjangkau masyarakat di wilayah pelosok.
Menurut Bani, salah satu kendala utama adalah pembangunan jaringan listrik yang harus melintasi kawasan hutan dan konservasi. Wilayah seperti Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah masih memerlukan perhatian khusus.
“Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi. Kami berharap dukungan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani kemudahan perizinan di Kementerian Kehutanan agar elektrifikasi 100 persen segera terwujud,” ujar Bani.
Selain fokus pada pemenuhan listrik pemukiman, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong peningkatan produktivitas ekonomi melalui program Listrik Masuk Sawah. Program ini dinilai menjadi solusi konkret bagi petani yang selama ini bergantung pada solar untuk pompa air, sekaligus mampu menekan biaya produksi pertanian secara signifikan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi, mengungkapkan bahwa Lampung telah melampaui target nasional dalam pemanfaatan energi bersih. Saat ini, penggunaan Green Energy di Lampung telah mencapai 36 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 14–18 persen.
“Target kami pada 2032 adalah bauran EBT sebesar 40 persen dengan kapasitas pembangkit meningkat menjadi 1.600 MW. Fokus utama kami adalah optimalisasi potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau, dan Sekincau, serta pengembangan PLTS di Bendungan Margatiga,” jelas Febrizal.
Namun demikian, Febrizal menekankan pentingnya peran PLN sebagai off-taker dalam memberikan skema harga yang kompetitif bagi pengembang EBT. Menurutnya, kepastian harga beli listrik menjadi faktor penentu masuknya investasi energi terbarukan ke Lampung.
“Investasi energi terbarukan sangat bergantung pada kelayakan dan kepastian harga beli dari PLN agar investor tertarik masuk ke Lampung,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti ketergantungan pasokan listrik Lampung yang masih mengandalkan suplai sekitar 400 MW dari Sumatera Selatan. Dengan total kebutuhan listrik mencapai 1,3 Gigawatt (GW), kemampuan produksi mandiri Lampung saat ini baru berada di kisaran 900 MW.
“Listrik bukan lagi barang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka menjadi kewajiban negara untuk menghadirkan listrik di setiap rumah tangga,” tegas Sugeng.
Selain aspek keandalan, Komisi XII DPR RI juga memberikan apresiasi terhadap inovasi PLTU Tarahan yang telah menerapkan teknologi co-firing biomassa sebesar 12,5 persen. Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mencapai Net Zero Emission.
Sugeng juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi EBT, khususnya panas bumi (geothermal) yang potensi energinya di Lampung hampir mencapai 1 GW.
“Lampung memiliki kekayaan panas bumi dengan potensi sekitar 800 MW. Geothermal ramah lingkungan dan tidak merusak air tanah. Kami meminta Pemda, PLN, dan ESDM menyusun roadmap lima tahun ke depan agar sistem kelistrikan Lampung semakin andal dan tidak ‘biarpet’ lagi,” ujarnya.
Dalam upaya menekan defisit anggaran akibat impor BBM yang mencapai sekitar 1 juta barel per hari, DPR RI juga mendorong percepatan program elektrifikasi rumah tangga, termasuk pemanfaatan kompor induksi dan kendaraan listrik. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi nasional sekaligus mendorong rasio elektrifikasi Lampung menuju target 100 persen.***
