KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Bandar Lampung, salah satunya melalui penyusunan masterplan banjir terintegrasi dari wilayah hulu hingga hilir.
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan sungai yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Rakor digelar sebagai tindak lanjut banjir besar yang melanda puluhan titik di Kota Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hujan dengan intensitas ekstrem menyebabkan genangan tinggi di sejumlah permukiman dan ruas jalan, bahkan dilaporkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material bagi masyarakat.
Marindo menegaskan bahwa penanganan banjir di Bandar Lampung harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa hanya mengandalkan satu wilayah administrasi.
“Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air berasal dari wilayah hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemkot Bandar Lampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci,” ujarnya.
Selain penyusunan masterplan banjir terintegrasi, rapat juga membahas sejumlah langkah teknis lain, seperti pembangunan kolam retensi atau embung di wilayah hulu untuk menahan debit air, normalisasi sungai, hingga peninggian tanggul di titik-titik rawan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) Roy Panagom Pardede menjelaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan normalisasi kapasitas sungai serta penguatan tanggul yang elevasinya sudah tidak memadai.
“Beberapa titik sungai memang mengalami sedimentasi cukup tinggi. Normalisasi dan peninggian tanggul menjadi langkah penting agar kapasitas aliran air tetap terjaga,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga disoroti persoalan penataan ruang di kawasan bantaran sungai. Pemerintah mendorong penertiban bangunan yang mempersempit aliran sungai serta penambahan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.
Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung Mukhlis Basri turut memberikan masukan agar sistem pembuangan air di Kota Bandar Lampung dikaji ulang.
“Kita perlu mengkaji agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota berkurang,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah kota saat ini terus melakukan langkah penanganan darurat, seperti perbaikan talud, pengerukan sungai, serta pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan.
“Kami juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai agar rencana teknis seperti peninggian tanggul dapat segera direalisasikan,” ujar Eva.
Marindo juga mengingatkan bahwa persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga perilaku masyarakat.
“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, serta perwakilan OPD dari Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
Melalui langkah ini, Pemprov Lampung berharap penanganan banjir di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.***
