KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menaruh perhatian besar pada percepatan transformasi digital, namun tantangan di tingkat daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama. Hal ini mengemuka dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (8/7/2025).
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak cukup hanya dengan kebijakan, tetapi perlu komitmen nyata, sinergi lintas sektor, serta kesiapan infrastruktur di seluruh wilayah Lampung.
“Pemerintah hadir untuk mempermudah, bukan mempersulit. Tapi kita juga harus jujur, tidak semua daerah punya kesiapan yang sama. Karena itu, kolaborasi adalah kunci,” ujar Jihan.
Transformasi digital, terutama dalam penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dinilai krusial dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, menurut Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, masih ada sejumlah tantangan signifikan di tingkat kabupaten/kota yang perlu segera diatasi.
Ia menjelaskan, meskipun Provinsi Lampung telah meraih skor ETPD sebesar 97,5% pada semester II tahun 2024 dan masuk dalam kategori “DIGITAL”, masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain:
- Rendahnya minat masyarakat dalam bertransaksi non tunai.
- Keterbatasan kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam digitalisasi retribusi.
- Masih belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet di sejumlah wilayah.
“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal edukasi, sumber daya manusia, dan pemerataan akses. Jika tidak ditangani bersama, skor tinggi secara provinsi tidak akan sejalan dengan kondisi riil di lapangan,” kata Slamet.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menambahkan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi layanan publik. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan nasional.
“Digitalisasi adalah jalan untuk menciptakan layanan publik yang setara, cepat, dan akuntabel. Namun ini juga harus menjadi gerakan kolektif dari pemerintah daerah, perbankan, regulator, hingga masyarakat sendiri,” ujar Bimo.
Ia menyebutkan bahwa target inklusi keuangan di Lampung pada 2025 berada di angka 85,5%, dan ditargetkan mencapai 97,2% pada 2045, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung.
High Level Meeting TP2DD ini menjadi ruang evaluasi sekaligus forum konsolidasi bagi pemangku kepentingan di Provinsi Lampung dalam mengakselerasi digitalisasi secara merata. Harapannya, seluruh daerah di Lampung tidak hanya sekadar mengikuti arus digitalisasi, tetapi juga mampu mengoptimalkannya demi pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif.***
