KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah warga terkait penanganan banjir di Kecamatan Panjang menjadi momen refleksi penting bagi semua pihak mengenai cara menyampaikan aspirasi dalam ruang demokrasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Wali Kota Eva Dwiana menunjukkan sikap terbuka dengan menerima seluruh peserta aksi untuk berdialog secara langsung.
Semula, pertemuan hanya dijadwalkan dengan sembilan perwakilan, namun permintaan agar seluruh peserta aksi – yang berjumlah 14 orang – diterima langsung pun disetujui oleh Eva Dwiana tanpa keberatan.
“Bunda Eva sudah siap dari awal. Bahkan saat jumlah peserta yang ingin berdialog bertambah, beliau tetap menerima semuanya,” ujar Kasat Pol PP Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki Erwandi, Senin (28/4/2025).
Empat kali mediasi dilakukan untuk memfasilitasi dialog tersebut, memperlihatkan bahwa aspirasi warga tetap mendapat ruang di tengah keterbatasan situasi pasca-bencana.
Namun demikian, aksi tersebut juga menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama dari kelompok yang merasa tidak terwakili dan menyayangkan adanya penyampaian aspirasi dengan nada yang dianggap provokatif dan tidak etis.
Aliansi Masyarakat Panjang Bersatu menggelar aksi damai secara terpisah untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap klaim sepihak oleh oknum yang mengatasnamakan warga Panjang. Tokoh masyarakat H. Musabaqoh menilai bahwa penyampaian pendapat seharusnya dilakukan secara santun, sesuai dengan budaya masyarakat.
“Kami ini masyarakat yang menjunjung etika. Jangan sampai ruang demokrasi dicemari dengan sikap arogan yang menyesatkan publik. Kalau pemerintah sudah turun, ya kita apresiasi,” ucap Musabaqoh.
Hal senada disampaikan Ryan, tokoh pemuda Panjang, yang mengingatkan bahwa menyuarakan kritik adalah hak, namun tetap harus dibingkai dalam tanggung jawab dan kejujuran.
“Demokrasi bukan bebas bicara tanpa batas. Harus ada etika dan dasar. Jangan sampai menyampaikan pendapat justru jadi alat untuk memecah belah,” katanya.
Sikap Pemkot yang tetap membuka ruang dialog, meski dihadapkan pada suara berbeda dari masyarakat, dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas dan harmoni. Pemerintah mengajak seluruh elemen warga untuk tetap bersinergi dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk dalam mitigasi bencana.
Dengan kesadaran bersama untuk menjaga cara menyampaikan aspirasi yang sehat dan beradab, masyarakat Bandar Lampung diharapkan mampu menjadi contoh ruang demokrasi yang kuat sekaligus bermartabat.***
