KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (16/9/2025).
Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan turut dihadiri oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji.
Dalam paparannya, Kepala BPS, Amalia Adininggar, menyampaikan bahwa pada minggu kedua September 2025, terdapat 13 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 23 provinsi mengalami penurunan, dan 2 provinsi lainnya — Lampung dan Papua Pegunungan — tercatat stabil.
Ia menyoroti dua komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni beras dan minyak goreng, yang meski mengalami kenaikan IPH kecil, level harganya sudah tinggi.
“Yang dibayarkan oleh konsumen adalah level harga. Jadi, inilah yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Amalia.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak cepat berpuas diri, meskipun terjadi penurunan harga di beberapa wilayah.
“Jika harga beras sedikit menurun, jangan hentikan operasi pasar atau kegiatan pendukung lainnya. Ini harus menjadi rutinitas,” ujarnya.
Ia juga mencatat bahwa saat ini ada 93 daerah yang dalam 2–3 minggu terakhir tidak mengalami penurunan harga beras, dan meminta kerja sama intensif antara pemerintah daerah dan Bulog untuk meningkatkan volume operasi pasar serta memperluas jangkauan pangan murah.
Rakor kali ini juga dirangkai dengan Rapat Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang dipimpin langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, Wihaji.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk, ketersediaan lapangan kerja, dan investasi. Dari total 286 juta penduduk Indonesia, saat ini 192 juta jiwa merupakan usia produktif (14–65 tahun).
“Saat penduduk berada di usia produktif, negara harus hadir dan memberi peran serta kesempatan kerja yang sama bagi seluruh masyarakat,” kata Menteri Wihaji.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola penduduk yang sehat dan produktif melalui enam strategi utama:
• Wajib belajar 12 tahun bagi seluruh penduduk.
• Peningkatan keterampilan dan kompetensi profesi.
• Akses terhadap pekerjaan, baik sebagai pencipta maupun pencari kerja.
• Ketersediaan investasi dan lapangan kerja yang memadai.
• Kontribusi terhadap pajak penghasilan.
• Perlindungan sosial secara universal, termasuk jaminan kesehatan dan hari tua.
Keikutsertaan Sekdaprov Marindo Kurniawan dalam dua agenda strategis nasional ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga serta mempersiapkan SDM unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Lampung siap bersinergi dan mendukung penuh langkah-langkah pemerintah pusat dalam menjaga inflasi dan memperkuat pembangunan kependudukan yang berkelanjutan,” tutup Marindo.***
