KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung tidak main-main dalam mengupayakan kampanye Stop Boros Pangan, salah satunya dengan berencana untuk mengeluarkan surat edaran gubernur. Upaya ini ditempuh untuk lebih mamasifkan kampanye ini.
“Kalau di negara-neraga Eropa, negara yang sudah maju itu mereka sudah punya regulasinya. Mereka sudah membuat regulasi kalau kita makan di resto pesan makan yang harus secukupnya kita makan. Kalau kita pesan berlebihan dan tidak kita habiskan kena denda. Nah kita akan mulai dengan yang enggak usah kena denda lah, kita akan mulai dengan yang kecil-kecil dulu. Namanya kita juga baru mulai. Jadi kita akan mulai dengan gerekan stop boros pangan. Paling tidak nanti kita akan membuat satu regulasi, misalanya surat edaran gubernur mengenai stop boros pangan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung Bani Ispriyanto kepada Krakatoa.id, di Hotel Horison Bandarlampung, Rabu (25/10/2023).
Menurut Bani upaya untuk merancang surat edaran mengenai kampanye Stop Boros Pangan ini sudah mulai ditempuh pihaknya sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Nah ini kita sudah mulai rancang dan hari ini sudah mulai kita koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait di sana agar nanti surat edaran itu keluar sudah kongkrit bentuknya dan sudah jelas apa yang harus kita lakukan untuk mengkampanyekan stop boros pangan.”
“Karena itu penting, karena kita sudah luar biasa kita memproduksi pangan, membuat satu budidaya yang baik sehingga ketersedian pangan kita tersedia dengan cukup tetapi kalau boros pangan ini tidak kita stop. Dan tetep akan banyak sekali mengurangi cadangan pangan-cadangan pangan kita yang ada di masyarakat maupun yang ada di pemerintah,” tandasnya.
Ditegaskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung surat edaran gubernur terkait kampanye Stop Boros Pangan ini secepatnya akan diupayakan.
“Secepatnya, namanya surat edaran kan harus kita kaji dulu, nah ini dari Biro Hukum dan sebagainya akan kita kaji dulu manfaatnya dan lain sebagainya. Tentu harus ada kajian lah untuk mengeluarkan surat edaran tersebut, tapi secepanya kita akan concent, kita akan coba,” kata dia.
Surat edaran ini lanjut Bani sangat penting untuk segera diupayakan agar banyak masyarakat lebih gencar melakukan kampanye Stop Boros Pangan.
“Kami optimis, karena ke depan memang harus itu dilakukan. Kalau kita tidak mengupayakan untuk stop boros pangan ya tentu kondisi ketersedian pangan kita, kita akan luar biasa nanti memproduksi pangan itu, jadi inilah yang efektif, stop boros pangan, sehingga kita mengkonsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.”
Bani menyoroti kebiasaan buruk masyarakat yang hingga saat ini masih saja melakukan kegiatan yang membuang makanan secara sia-sia.
“Kalau kita hanya makan, misalnya setengah kilo, ya setengah kilo saja, jangan kita makan kecukupan tubuh kita hanya setengah kilo tapi karena kita laper mata sehingga berlebihan. Ternyata setelah itu enggak habis, terbuang sia-sia. Karena memang kita ini kan kebanyakan laper mata, ketika kita ambil-kita ambil semua, tetapi setelah dimakan kita paling dua jenis kita makan sudah kenyang kemampuan perut kita,” kata dia.
Pun dengan perilaku buruk masyarakat terutama saat mencari hidangan untuk berbuka saat bulan puasa.
“Sama juga ketika kita puasa, sore ketika kita mau jalan-jalan cari bukaan, banyak yang kita beli. Wah lihat ini pingi beli, lihat itu pingin beli, begitu sampai rumah buka puasa yang dimakan paling hanya dua jenis selebihnya sudah gak dimakan, ya kan? Kalai itu sampai basi sampai besok itu sia-sia.”
“Nah itu makanya harus segera kita lakukan gerakan stop boros pangan. Kalau enggak ya kita akan terjadi pemborosan pangan yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Karena akan terbuang sia-sia. Padahal itu dengan membatasi diri itu ketersediaan pangan kita akan terus saja. Itu akan mempengaruhi ketersedian pangan karena konsumsi, kalau kita konsumtif itu akan terbuang sia-sia, itu percuma,” pungkas Bani.***
