KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Lampung menggelar Rapat Konsolidasi Gerakan Selamatkan Pangan, Kamis (2/11/2023) di Hotel Horison Bandarlampung.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung Ir. Bani Ispriyanto, M.M., memaparkan ancaman krisis pangan dan masalah kerawanan pangan dan gizi masih menjadi tantangan yang harus diatasi. FAO menyatakan sampai dengan akhir 2022 sekitar 970.000 jiwa beresiko kelaparan dan sebanyak 3,1 miliar orang di seluruh dunia masih tidak mampu membeli makanan yang sehat dan layak.
“Sementara itu, di Lampung masih terdapat 14 kecamatan yang rentan rawan pangan (FSVA, 2022), 14,8% yang mengalami stunting (SSGI, 2022) dan sebanyak 10,25% penduduk Lampung yang mengkonsumsi energi (kalori) kurang dari standar minimum untuk hidup sehat, aktif dan produktif (BPS, 2022,” kata Bani dalam sambutannya saat membuka acara Kamis (2/11/2023) di Hotel Horison Bandarlampung.
Menurut dia berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,Pemerintah berkewajiban menguatkan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk di dalamnya menjaga ketersediaan pangan serta mencegahkerawanan pangan dan gizi.
“Namun di sisi lain, secara global Food Loss and Waste (FLW) menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan saat ini. Menurut FAO, sepertiga dari pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 miliar ton pangan terbuang setiap tahunnya. Hal ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia sesuai komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) ke-12 poin ke-3, yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% food waste per kapita di tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030,” tandas Kadis.
Menurut kajian Bappenas, lanjut Bani FLW di Indonesia pada tahun 2000-2019 berkisar 23-48 juta ton per tahun, setara dengan115–184 kilogram per kapita per tahun, yang berarti per orang menyumbang sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) kwintal sampah pangan per tahun. Potensi tersebut dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau setara 29-47% populasi Indonesia. Timbulan FLW juga berdampak pada kerugian ekonomi sebesar Rp213-551 triliun per tahun atau setara 4-5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta berkontribusi setara dengan 7,29% emisi Gas Rumah Kaca Indonesia.
“Mencermati kedua isu tersebut, dapat kita cermati bahwa Gerakan Selamatkan Pangan berkaitan erat dengan dua target pembangunan global, yaitu SDGs ke-2, Zero Hunger (tanpa kelaparan) dan SDGs 12.3 Pengurangan FLW, sehingga tagar yang kita usung bersamayaituZero Waste to EndHunger,” katanya.
Dipaparkannya sebagamana diketahui bahwa Indonesia berkomitmen dalam pencapaian target SDGs 12.3 sebagaimana dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
“Sebagai wujud komitmen dan kehadiran Pemerintahdalam upaya pencegahan food waste, sejak Tahun 2022 telah menginisiasi “Gerakan Selamatkan Pangan dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi” yang melibatkan beragam mitra kerja mulai dari asosiasi, pelaku usaha dan bank pangan/penggiat,” tegas dia.
Bani menggaris bawahi, keberhasilan penanganan food waste melalui Gerakan Selamatkan Pangan memerlukan komitmen dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengintensifkan Gerakan Selamatkan Pangan serta mendorong kolaborasi yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir sektor pentahelix (Academics, Business, Community, Government, and Media).
“Kami mengapresiasipara pemangku kepentingan yang telahberperan aktif dalam Gerakan Selamatkan Pangan yang sudah secara intens dilakukan oleh pelaku usaha maupun bank pangan/Penggiat Selamatkan Pangan, di Lampung antara lain: Foodbank of Indonesia, Ruang Pangan,” imbuhya.
Pada tahun 2023 lanjutnya, Provinsi Lampung mendapat alokasi dana APBNkegiatan Gerakan Selamatkan Pangan dengan ruang lingkup kegiatan difokuskan pada upaya koordinasi dan sosialisasi.Kamimengapresiasi beberapa komunitas/penggiat yang sudah melakukan inisiasi Gerakan Selamatkan Pangan dengan harapan akan komunitas/penggiat lainya.
“Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan TPH sedangberupaya merancang untuk diterbitkannyaInstruksi Gubernur tentang Rencana Aksi Penanganan Food Loss dan Food Waste, dan berharap juga diikuti oleh Kabupaten/Kota dengan Surat Edaran Bupati/Walikota. Selain itu juga diharapkan terus dilakukan koordinasi dan sosialisasi dengan para pihak,” papar Kadis.
Dia berharap semoga inisiasi ini dapat diikuti oleh para pihak lainnya dalam rangka menggencarkan upaya pencegahan food waste/pemborosan pangan.
“Semoga acara pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan harapannya melalui “Rapat Konsolidasi Gerakan Selamatkan Pangan”dapat menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu program prioritas untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Daerah serta pengawalan kebijakan dan program rencana aksi secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Plt. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas TPH Provinsi Lampung, Ratna Gustin menyebutkan peserta kegiatan ini selain stakeholder yang berkaitan dengan urusan pangan, juga melibatkan ratusan mahasiswa dari Polinela, Unila dan ITERA. Sedangkan untuk peserta siswa-siswi antara lain dari SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Bandar Lampung.
“Sedangkan untuk narasumber acara ini antara lain dari Bapeda, PHRI, Foodbank of Indonesia, Ruang Pangan dan Polinela,” imbuh Ratna.***
